Wapres Harapkan KDEKS Beri Nilai Tambah Perekonomian Daerah Pontianak

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai upaya mengakselerasi perkembangan ekosistem syariah di wilayah Kalbar.

Pembentukan KDEKS Provinsi Kalbar ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1563/RO-EKON/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Saat menyaksikan pengukuhannya yang digelar hari ini, Rabu (27/03/2024) di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengharapkan KDEKS Provinsi Kalbar dapat memberikan nilai tambah perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis karakteristik dan potensi wilayahnya. 

"Melalui KDEKS, ekonomi dan keuangan syariah mesti terus memberikan nilai tambah secara nyata. Guna memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, dan Kalimantan Barat khususnya," kata Kiai Ma’ruf, dikutip dari siaran pers yang diterima Republika dari Setwapres. 

Kiai Ma'ruf menerangkan KDEKS adalah orkestrator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah. Untuk itu, ia meminta agar setiap program kerja dan quick wins yang ditetapkan memiliki target terukur, berkesinambungan, serta dijalankan dengan semangat pengayoman akan kearifan lokal dan keberagaman Provinsi Kalbar.

Menurut Wapres, ekonomi dan keuangan syariah harus jadi bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal. Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

Wapres menambahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seyogianya tetap selaras dengan pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam di Kalbar. Seperti komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan bauksit, serta hasil pertanian lainnya. Termasuk potensi perdagangan dan pariwisata lintas batas Kalbar yang posisi geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

"Sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalbar kaya akan keberagaman, sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini, justru menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah," ujar Wapres Ma’ruf. 

Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Wapres menilai keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalbar tersebut mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama. 

"Sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan ‘lil alamin, penerapan syariah yang sejatinya wajib bagi kaum muslim, juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena syariah sesungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata," kata Wapres menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika