Kembali Langgar Kode Etik, Anwar Usman Dapat Teguran Tertulis dari MKMK
Anwar Usman ingin jabatannya sebagai ketua MK dipulihkan kembali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali memutuskan hakim konstitusi Anwar Usman, melanggar kode etik. Karena sudah berulang kali terbukti melanggar etik, MKMK menjatuhkan sanksi teguran kepada adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Hakim terlapor terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua Sapta Karsa Hutama. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor (Anwae Usman)," kata Ketua sekaligus anggota Majelis MKMK, I Dewa Gede Palguna dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Baca: Danjen Kopassus Djon Afriandi Resmi Berpangkat Mayjen
Sebelumnya, Anwar Usman meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK. Dia ingin jabatannya sebagai ketua MK dipulihkan kembali. Hal itu tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar terhadap Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 24 November 2023, yang terdaftar dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.
Anwar ingin PTUN mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028. Tindakan Anwar itu membuat pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melaporkannya ke MKMK.
Leonard menduga, Anwar melakukan pelanggaran etik hakim MK. Palguna saat membacakan putusan mengatakan, Anwar harusnya bisa menerima putusan sanksi pencopotan terhadap dirinya.
Baca: Kalah Bersaing, Mulyanto Ahli Nuklir PKS Gagal Lolos ke Senayan
Dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/2023, Anwar dinyatakan melanggar kode etik dalam memutus perkara nomor 90 tentang syarat minimal usia capres dan cawapres karena terdapat konflik kepentingan. Gara-gara putusan yang dipimpin Anwar, keponakannya Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres.
Palguna menyebut, MKMK memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan. Dalam pertimbangannya, Palguna menjelaskan, hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.
Palguna menyebut, hakim konstitusi juga harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati. "Bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah," kata Palguna.
Langgar kode etik...
Anwar dilaporkan ke MKMK oleh pengacara Zico Leonardo Simanjuntak dan Alvon Pratama Sitorus serta Junaidi Malau atas pernyataannya dalam konferensi pers terkait keberatannya atas sanksi etik yang dijatuhkan oleh MKMK dalam Putusan No.2/MKMK/L/2023, yaitu pencopotan jabatan dari Ketua MK.
Anwar juga mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru dengan masa jabatan 2023-2028, Suhartoyo. Dia tidak terima dicopot dari jabatan ketua MK.
Anggota MKMK Yuliandri menilai, hal yang menjadi perhatian utama para hakim adalah sikap Anwar selaku hakim terlapor yang tidak dapat menerima putusan MKMK dengan menggelar konferensi pers.
"Dalam konferensi pers tersebut, hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Hakim, dan sanksi," kata Yuliandri.
Secara kelembagaan, tindakan tersebut memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap muruah dan keluhuran martabat MK. Pasalnya, penyampaian keberatan Anwar dilakukan secara terbuka.
Selain itu, bagi MKMK, gugatan Anwar ke PTUN merupakan fakta yang memperkuat bahwa ia tidak dapat menerima putusan tersebut. Bahkan, kata Yuliandri, Anwar melakukan reaksi dan perlawanan.
Menurut pandangan majelis, ketidakterimaan Anwar tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Atas fakta itu, MKMK pun menjatuhkan sanksi lagi kepada paman cawapres Gibran Rakabuming Raka tersebut.
"Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada Hakim Terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap Putusan Majelis kehormatan, in casu Putusan No.2/MKMK/L/2023,” ucap Yuliandri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika