Legislator: Kebijakan WFH di Puncak Arus Balik Lebaran Sudah Tepat

Legislator sebut kebijakan WFH di puncak arus balik Lebaran sudah tepat.

Republika/Febrian Fachri
Anggota DPR RI, Andre Rosiade. Legislator sebut kebijakan WFH di puncak arus balik Lebaran sudah tepat.
Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, kebijakan pemerintah memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah/ 2024 Masehi merupakan kebijakan yang tepat. Hal itu dinilai sebagai salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada masa arus balik.

Baca Juga


“Kami telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan WFH sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol,” kata Andre dalam keterangannya, dikutip Ahad (14/4/2024).

Dengan diberlakukannya WFH tersebut, tingkat kepadatan kendaraan dan pemudik akan lebih tersebar sehingga mengurangi terjadinya kepadatan atau penumpukan. Hal itu dinilai Andre sebagai langkah kolaborasi yang bagus dari berbagai pihak, baik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perhubungan, Kepolisian, juga Jasa Marga.

Andre pun mengapresiasi pelayanan arus mudik beberapa waktu lalu yang terbukti tidak muncul kepadatan lalu lintas yang parah. Pada arus balik ini pun diharapkan bisa demikian, sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, diantaranya WFH.

Upaya lainnya yang dilakukan pemangku kepentingan berupa penerapan jalur contraflow hingga tiga jalur di Tol Jakarta-Cikampek. Lalu, adanya potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik pada 17-19 April 2024. Diketahui, puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2024 diperkirakan terjadi pada Senin (15/4/2024).

“Kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp 84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan WFH maksimal 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) di institusi tertentu pada 16-17 April 2024. Pada periode yang sama, kebijakan WFH dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO). Kebijakan itu dilakukan lantaran antusiasme mudik Lebaran pada tahun ini dinilai tinggi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler