Viral Parkir Liar di Senayan, Dewan Minta Pemprov DKI Lakukan Penertiban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi warga yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan kawasan Senayan, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Pasalnya, dalam video yang beredar di X itu, pemilik kendaraan dimintai tarif Rp 20 ribu oleh juru parkir liar. Aksi itu diketahui terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI, M Taufik Zoelkifli mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan penertiban aksi parkir liar yang masih banyak ditemui di Jakarta. Pasalnya, keberadaan juru parkir liar tak hanya meresahkan masyarakat, melainkan juga membuat pendapatan asli daerah (PAD) tak optimal.

Baca: Mengenal Ajudan Menteri AHY, Iptu M Imam Fadhil

"Jadi kan salah satu pendapatan asli daerah yang harusnya bisa diperbesar adalah parkir, tapi selama ini banyak kebocoran dari parkir itu," kata Taufik saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Menurut dia, keberadaan juru parkir liar di tempat tak semestinya biasanya banyak bermunculan di tempat wisata pada akhir pekan. Tak hanya di kawasan Senayan, aksi itu juga banyak terjadi di sekitar Monas.

"Itu makin banyak sekarang. Terutama pada hari libur, di tempat dekat wisata, misalnya di Monas. Bukan hanya di Senayan saja," kata Taufik.

Karena itu, sambung dia, harus ada upaya penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI. Apabila tak memungkinkan dilakukan hanya oleh Satpol PP, menurut Taufik, Pemprov DKI bisa meminta bantuan dari Polda Metro Jaya. "Karena itu sudah meresahkan masyarakat," kata Taufik.

Baca: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia di Batam

Di sisi lain, ia menilai, Pemprov DKI juga harus mulai kembali membenahi sistem perparkiran. Dia mencontohkan, Pemprov DKI pernah membuat sistem terminal parkir elektronik di Jalan Kelapa Gading. Namun, sistem itu nyatanya tak berfungsi optimal. "Ini memang perlu penertiban dan edukasi kepada masyarakat lagi," ujar Taufik.

Dia menambahkan, Pemprov DKI juga harus jelas menentukan kebijakan jangka panjang. Artinya, kebijakan untuk mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum harus terus dimasifkan.

Menurut Taufik, kebijakan ke arah itu masih belum terlalu jelas disosialiasasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Alhasil, masyarakat masih terus mengandalkan kendaraan pribadi dalam beraktivitas.

"Saya kira harus ada penyelesaian masalah lebih komprehensif masalah (parkir). Jadi parkir liar ini terkait juga dengan transportasi Jakarta seperti apa," ujar Taufik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika