Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Fasilitasi Investasi Pengembangan TOD MRT Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas potensi investasi pada pengembangan proyek-proyek TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta saat menghadiri kegiatan Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum 2024 di KBRI Tokyo, Kamis (25/4/2024).

Pada forum yang dihadiri Parliamentary Vice Minister for MLIT Ishibashi tersebut, Budi Karya mengatakan, pemerintah Indonesia siap mendukung dan memfasilitasi investasi pembangunan TOD di sepanjang jalur MRT sebagai salah satu solusi kemacetan, polusi, serta kebutuhan akan transportasi keberlanjutan di Jakarta. 

Terlebih sejak beroperasi pada 2019, MRT Jakarta telah meletakkan fondasi kuat untuk proyek-proyek TOD, dengan menyediakan jaringan transportasi yang efisien dan andal sehingga menciptakan banyak peluang kolaborasi sektor swasta termasuk real estate, ritel, perhotelan, dan lainnya.

“TOD penting karena di situ nilai komersil di dapat dan salah satu solusi mengatasi kemacetan dan polusi. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintah sendiri. Saya mewakili Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan pada kegiatan ini. Kami akan membantu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa teralisasi dengan baik,” kata Budi Karya.

Ia mengatakan, pengembangan TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta akan menawarkan peluang investasi dan inovasi yang unik, serta menciptakan lingkungan yang terhubung antara ruang hunian, komersial, dan rekreasi. Dengan mengintegrasikan jaringan transportasi secara strategis, TOD tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta serta pertumbuhan ekonomi kota Jakarta.

“Di tengah perkembangan Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, justru banyak peluang yang dapat dikembangkan karena Jakarta akan menjadi kota perdagangan. Bahwa ini suatu kesempatan emas untuk melakukan pembangunan. Sepanjang jalur MRT seperti dari Utara-Selatan dan Timur-Barat banyak titik-titik strategis dan komersial sehingga saat MRT selesai dibangun ini bisa difungsikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, PT. Jakarta MRT menyusun enam proyek tawaran investasi pada kesempatan ini yaitu pengembangan Mixed Use Blok M, Pedestrian Deck Sudirman Hub Dukuh Atas, Revitalisasi Stasiun Sudirman, Extended Concourse Bundaran HI, Extended Concourse Fatmawati, serta Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat.

Pada kegiatan forum TOD yang diikuti 40 pengusaha dari Jepang dan 20 pengusaha dari Indonesia hari ini, Budi Karya berharap, investor dan pemangku kepentingan yang mengikuti akan berpartisipasi membangun kota Jakarta yang lebih baik dan terhubung sehingga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan luar negeri.

“Pemerintah Jepang begitu antusias untuk berinvestasi. Apa yang telah dilakukan Jepang pada MRT telah menunjukkan komitmen Jepang, begitu konsisten. Konsistensi ini adalah satu bentuk nyata keinginan untuk berkolaborasi dan apa yang dirancang ini akan menjadi kenyataan,” katanya.

Selain itu, Menhub juga melakukan pertemuan dengan Senior Vice President of JICA Hataeda Mikio untuk membahas kerja sama proyek infrastruktur transportasi yang saat ini berjalan, antara lain Pelabuhan Patimban, Proving Ground Bekasi, MRT Jakarta North-South, serta MRT Jakarta East-West.

Terkait Proyek MRT Jakarta North-South, Menhub menjelaskan, proses Pembangunan tengah berjalan baik, khususnya CP205. Menhub pun mengapresiasi dukungan MLIT Jepang hingga terlaksananya penandatanganan Contract Package antara MRT Jakarta dengan Sojitz Corporation.

“Hal tersebut merupakan capaian yang patut disyukuri, tapi juga mengingatkan bahwa masih akan ada tantangan yang harus kita selesaikan bersama dalam penyelesaian pembangunannya,” ujarnya.

Sementara itu, pada Proyek MRT Jakarta East-West, Loan Agreement telah disetujui kedua belah pihak dan penandatanganan akan dilakukan secara sirkular. Menhub berharap, Loan Agreement tersebut menjadi langkah awal komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai target.

Ikuti Whatsapp Channel Republika