Ganjar Dinilai akan Tetap Punya Daya Tawar Kuat Bila PDIP Juga Mantap Beroposisi
“Ganjar diuntungkan jika PDIP oposisi, karena daya tawar politiknya tetap tinggi."
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar, Antara
Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan sikap Ganjar Pranowo yang menegaskan akan beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa jadi mewakili sikap yang akan diambil partainya, PDI Perjuangan. Arifki menilai seandainya PDIP mantap beroposisi, daya tawar Ganjar akan tetap kuat demi menjaga kans maju lagi di Pilpres 2029.
“Ganjar mungkin saja diuntungkan jika PDIP oposisi, karena daya tawar politiknya tetap tinggi. Tetapi, bagi Puan Maharani ini bisa saja menjadi peluang baru melihat situasi politik, apalagi adanya wacana presiden Club yang digagas oleh Prabowo," kata Arifki, Selasa (7/5/2034).
Arifki menambahkan jika ditelisik peta koalisi Indonesia maju, sepertinya sudah ada ruang bergabungnya PKB dan NasDem. Ruang tersebut menjadikan PDIP lebih realistis berada dibarisan oposisi. Namun, situasi tersebut mungkin saja berbeda, jika di PDIP, Puan Maharani membaca peluang berbeda tentang langkah strategis PDI-P kedepannya.
Lalu lanjut Arifki, wacana Presidential Club tersebut mungkin saja tidak terealisasi jika PDIP berada di barisan oposisi. Sebagai ketua umum PDIP, lanjut Arifki tentu sikap politik yang bakal diambil oleh Megawati sangat keras dan tegas.
Ia menilai, Presidential Club tanpa Megawati mungkin saja terjadi. Apalagi ide tersebut bakal mempertemukan Megawati dengan Jokowi dan SBY secara rutin. Di balik belum harmonisnya hubungan tokoh-tokoh tersebut, ide yang dibangun Prabowo cukup menarik sebagai bagian dari persatuan bangsa dan rekonsiliasi elite pascapilpres.
"Presidential Club tersebut susah terjadi, apalagi jika PDI-P dipisahkan posisi Megawati sebagai mantan presiden dan ketua umum partai. Jika hal tersebut belum selesai, maka bakal sulit mewujudkan hal tersebut. Meskipun wacana tersebut sangat baik," kata Arifki menambahkan.
Senada, pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan, pernyataan sikap oposisi Ganjar Pranowo akan bermakna bila PDIP juga mengamini atau mempunyai sikap yang sama.
“Untuk individu, seperti yang dilakukan oleh Ganjar, maka pernyataannya sebagai oposisi akan bermakna jika kemudian itu diamini dan diambil sebagai sebuah sikap oleh partai yang menaunginya, yaitu PDIP,” kata Ardli, Selasa.
Oleh sebab itu, Ardli menjelaskan, bahwa sikap Ganjar tersebut baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan. Menurutnya, pengaruh tersebut dapat terjadi karena PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan kala itu.
“Bila kita merujuk pada pengertian oposisi dalam arti sempit, maka peran oposisi hanya bisa diambil oleh partai politik karena oposisi dalam konteks sebuah sistem demokrasi adalah sebuah posisi berlawanan dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, yang mana peran itu besar potensinya hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik melalui pertarungan di parlemen,” jelasnya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa Ganjar sebagai individu hanya bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil bila memutuskan menjadi oposisi selama pemerintahan 2024-2029.
“Tentunya juga memiliki akses untuk memberikan masukan atau melakukan kontrol, bahkan memberikan kritik kepada pemerintahan mendatang melalui saluran-saluran, baik formal maupun informal. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi, peran oposisi akan efektif jika dilakukan oleh sebuah partai politik, bukan individu,” ujarnya.
Menurut pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, sinyal sikap Ganjar Pranowo menjadi oposisi telah ada sejak perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebenarnya kan sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak," kata Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Dengan Ganjar menyatakan menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan, menurut dia, berdampak baik pada demokrasi di Tanah Air. Menurutnya, oposisi harus ada untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang.
“Jadi bagus, enggak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Sebelumnya pada Senin (6/5/2024) malam, Ganjar resmi membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Dalam acara tersebut, ia juga mendeklarasikan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam sambutannya di Posko Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.
Komitmennya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti tanda ia tak mencintai Indonesia. Justru itu menjadi bentuk tugasnya mengwal pemerintahan yang akan datang.
Salah satu tugas kontrol terhadap pemerintah dapat melalui fungsi pengawasan di DPR. Menurutnya, itulah cara mencibir pemerintah yang terhormat.
"Semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujar Ganjar.
Merespons pernyataan Ganjar, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghormati sikap Ganjar Pranowo yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun PDIP akan membahas sikap partai dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Mei mendatang.
"Sikap politik PDI Perjuangan apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BArikade '98, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
"PDI Perjuangan sangat konsisten dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga apa yang terjadi dengan pemilu 2024 kan terus menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan agar kedaulatan rakyat bisa ditegakkan," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika