Begini Proses Pengawasan Kosmetik Halal Sebelum Dijual ke Pasaran
Produk kosmetik Indonesia wajib tersertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memaparkan mekanisme pengawasan untuk memastikan kandungan bahan halal dalam produk kosmetik. Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Irwan menjelaskan proses pengawasan dilakukan dalam dua tahap yakni sebelum produk beredar di pasaran dan setelah produk diedarkan.
"Upaya kami mengawal bahwa produk yang di produksi oleh produsen tersebut, bagaimana kita dapat mengawal itu, kita lakukan dua hal. Satu pengawasan di pre-market jadi sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar," kata Irwan dalam konferensi pers Indonesia Cosmetics Ingredients (ICI) Expo 2024 di Jakarta Pusat pada Rabu(29/5/2024).
Irwan mengatakan, sebelum produk diedarkan, produsen kosmetik terlebih dahulu menyampaikan detail bahan-bahan yang terkandung dalam produk buatannya. Apabila ditemukan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka BPOM akan menolak pengajuan izin produk tersebut
"Sebelum produk itu beredar dari produsen menyampaikan gini saya ingredient-nya (komposisinya) A, B, C, D. Di evaluasi Badan POM kalau A, B, C, D itu di luar yang kita perbolehkan, kita izinkan, tentu ditolak. Kalaupun ada 'wah di negara lain sudah boleh' itu kita evaluasi," ujar Irwan.
Setelah sebuah produk kosmetik dipasarkan, BPOM akan melakukan pengujian kembali di laboratorium. Apabila hasil uji laboratorium menemukan kandungan bahan berbahaya atau yang dilarang maka BPOM akan meminta produsen untuk menarik produk kosmetik tersebut.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Sancoyo Antarikso mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan para pelaku bisnis kosmetik bisa mengikuti aturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Hal itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua produk kosmetik memiliki sertifikasi halal hingga paling lambat pada 17 Oktober 2026.
"Jadi kami telah lama bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, BPOM, MUI, atau dengan regulator BPJPH untuk bersama-sama memastikan anggota kami ini bisa comply terhadap aturan tersebut," tutur Sancoyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika