Polemik Beach Club Gunungkidul, Sekda DIY Tekankan Aspek Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menegaskan rencana pembangunan beach club di Kabupaten Gunungkidul wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan dari rencana proyek itu juga tidak boleh diabaikan. 

Hal ini disampaikan menyusul polemik pembangunan beach club di kawasan Karst, Gunungkidul yang merupakan kawasan lindung nasional. Raffi Ahmad menjadi salah satu investor dalam proyek tersebut, namun sudah menyatakan mundur dari investasi itu. 

“Keputusan tentang investasi daerah disebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat. Namun perlu diketahui investasi harus menjunjung banyak hal. Makanya desain pariwisata di DIY kan pariwisata yang berbudaya. Saya tidak melihat atas tidak jadinya investasi, tetapi memang Yogya harus dilihat sampai ke arah sana,” kata Beny dalam keterangan resmi Pemda DIY belum lama ini. 

Beny menegaskan belum ada komunikasi dengan calon investor maupun Pemkab Gunungkidul terkait pembangunan beach club. Meski begitu, Beny menekankan agar pemberian izin kepada investor harus jeli. 

Beny juga menekankan dalam pemberian izin ini perlu dipastikan terkait proyek pembangunan sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Proses AMDAL inilah yang wajib diikuti, dan tidak boleh diabaikan. 

"Pemda DIY terbuka dengan kucuran dana swasta untuk mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi wilayah. Namun harus disesuaikan dengan karakteristik dan aturan di DIY. Tidak mungkin pergerakan ekonomi tanpa didukung investasi, namun investasinya harus yang memang sesuai dengan kebutuhan DIY,”jelas Beny.

Sebelumnya diberitakan Raffi Ahmad mundur dari proyek pembangunan Beach Club di Gunungkidul. Meski begitu, Koalisi Gunungkidul Melawan mendesak pemerintah daerah (pemda) dan investor lainnya turut membatalkan proyek Beach Club tersebut. 

Koalisi Gunungkidul melawan terdiri dari berbagai organisasi diantaranya WALHI Yogyakarta, Komunitas Gunungkidul Melawan, Climate Rangers Jogja, hingga LBH Yogyakarta. Deputi Direktur WALHI Yogyakarta, Dimas R. Perdana mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik itikad dari Raffi tersebut. 

Meski, saat ini pihaknya masih menunggu realisasi dari pernyataan Raffi yang menarik diri dari investasi pembangunan resort dan Beach Club di kawasan bentang alam karst Gunungkidul dan Gunung Sewu tersebut. “Walaupun Raffi Ahmad sudah menyatakan akan keluar dari proyek tersebut, bukan berarti proyeknya akan berhenti,” kata Dimas belum lama ini.    

Proyek ini berpotensi merusak....

Pihaknya menilai bahwa proyek tersebut berpotensi akan merusak lingkungan. Hal ini karena proyek itu dikhawatirkan menimbulkan rusaknya kawasan bentang alam karst itu yang akan sangat berdampak pada daya tampung dan daya dukung air warga yang rentan akan kekeringan di Gunungkidul. 

“Kami berharap Raffi bisa menggunakan pengaruhnya untuk mengajak investor lain untuk batalkan proyek yang berpotensi merusak lingkungan ini,” ucap Dimas. 

Dimas menuturkan, kajian awal WALHI Yogyakarta menemukan adanya dugaan pelanggaran rencana tata ruang wilayah DIY oleh Bekizart. “Berdasarkan kajian pola ruang dan struktur ruang, lokasi Bekizart berada di kawasan peruntukan pertanian, dan bukan peruntukan pariwisata,” ucapnya. 

Kajian WALHI juga menunjukkan bahwa rencana pembangunan resort itu akan menabrak Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), yang menyatakan KBAK merupakan kawasan lindung nasional. Untuk itu, pemanfaatannya tidak boleh berpotensi merusak kawasan tersebut. 

Pihaknya pun meminta komitmen Bupati Gunungkidul untuk menolak pemberian izin pembangunan di kawasan lindung nasional tersebut. “Dan (pemerintah diharapkan) lebih transparan dalam tata kelola perizinan di kawasan itu,” jelas Dimas.     

Ikuti Whatsapp Channel Republika