Bertukar Pikiran dan Pengalaman di Rembuk ESG untuk Indonesia
Pemerintah perlu membuat standar ESG yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia usaha sedang berlomba-lomba untuk menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menjalankan proses bisnisnya. Penerapan ESG pun sangat krusial agar keberadaan suatu bisnis atau perusahaan tak merusak lingkungan dan dapat berdampak baik bagi aspek sosial.
Kendati demikian, dunia usaha di Tanah Air belum memiliki suatu pedoman atau standar yang jelas terkait ESG. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu untuk selekasnya membuat standar yang memang sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Hal tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam forum group discussion (FGD) Rembuk ESG untuk Indonesia yang digelar Republika di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024). FGD ini dihadiri pejabat Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, LSM, akademisi, hingga perusahaan rintisan di bidang lingkungan.
Mereka bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terkait penerapan ESG hingga menuangkan ide mengenai bagaimana praktik ESG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Strategy & Business Development PT Bukit Asam Tbk Yeano Andhika mengatakan, BUMN perlu menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban sebagai perusahaan negara dalam menyediakan layanan terjangkau dan menjaga ketahanan energi. Di saat yang sama, mereka juga harus
memenuhi dorongan dari investor untuk menjalankan praktik ESG dalam operasional mereka.
"Harapannya kita bisa mengatasi masalah bahwa kita sebagai satu negaramemiliki titik awal (penerapan praktik ESG) berbeda dari negara lain. Jadi tidak bisa disamaratakan," kata Andika.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki regulasi dan arah yang jelas terkait ESG. "Karena ini akan berpengaruh ada kebijakan yang akan diambil. Kebijakan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan, tidak sekadar teoritis yang sudah diterapkan," kata dia.
Menurut Andika, FGD yang digelar Republika merupakan kegiatan yang bagus bagi para stakeholder untuk bersama-sama bertukar pikiran dan pengalaman terkait penerapan ESG.
"Kita bisa mendengar banyak perspektif dari kementerian, kemudian tadi dari perusahaan dari banyak sektor, jadi bagus. Pertama untuk memberi pemahaman terkait ESG, kemudian perspektifnya dari masing-masing seperti apa," kata Andika.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Dian Masyita juga menyinggung pentingnya penerapan praktik ESG yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dia mencontohkan, di negara-negara barat, terdapat sebuah kebijakan yang diterapkan perusahaan agar para pegawainya dalam suatu waktu hanya boleh menggunakan sepeda, berjalan kaki atau mengunakan transportasi umum untuk menuju ke kantor.
"Tapi di kita itu tidak serta merta bisa diterapkan di negara tropis seperti Indonesia. Kalau kita berjalan kaki di tengah cuaca yang panas, tentu tidak semua orang bisa dan mau melakukannya," kata dia.
FDG Rembuk ESG untuk Indonesia merupakan rangkaian kegiatan Sehati untuk Bumi yang digelar Republika tahun ini, Puncak kegiatan Sehati untuk Bumi adalah penyelenggaraan ESG Award yang rencanaya digelar pada September mendatang.
Dalam FGD ini, para stakeholder berbagi pengalaman dan tantangan untuk memenuhi ESG, bagaimana ESG dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong target pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060.
FGD Rembuk ESG untuk Indonesia didukung oleh Pertamina, Bank Mandiri, Telkomsel, BRI, Bukit Asam, Pupuk Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.
Terkait penyelenggaraan FGD, Direktur Operasional Republika Nur Hasan Murtiaji mengatakan Republika tidak ingin menjadi media yang sekadar untuk menyebarkan informasi. Lebih dari itu, Republika mengambil peran menyediakan wadah bertukar pikiran dan memperkaya pengetahuan tentang ESG.
"FGD ini digelar untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya bagaimana ESG bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini," ujar Hasan.
Dalam FGD ini didiskusikan mengenai bagaimana mendorong laju investasi yang berkesinambungan. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target NZE 2060.
Ikuti Whatsapp Channel Republika