Kesiapan IKN Jelang 17 Agustus, dan Rencana Mengantor Presiden yang Belum Pasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut jelang perayaan 17 Agustus 2024. Meski pun Presiden tidak jadi mengantor di IKN karea ada infrastruktur yang belum selesai, tapi semua fasilitas untuk perayaan hari kemerdekaan telas siap.  

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Istana Presiden dan kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower sebagian telah siap.

Dari 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Nasional (ASN), kata Basuki, 12 tower akan selesai furnished sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta upacara.

"Selain itu, 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," ujar Basuki, Selasa. 

Basuki menegaskan bahwa sarana dan prasarana untuk upacara 17 Agustus di IKN berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Selain itu, beberapa perumahan untuk para menteri juga diharapkan bisa selesai pada bulan ini. "Mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Besok ini Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sudah di sana dengan Ibu, ngecek rumahnya. Jadi intinya Insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustus sudah siap," kata Basuki.

Sementara itu ada 10 Agustus 2024 sebagian pekerjaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara untuk pembersihan kawasan guna berlangsungnya upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Basuki menyampaikan, penghentian sementara ini untuk memastikan kawasan yang digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran. Namun untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut.

Mengantor di IKN

Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

Selanjutnya...

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika