Pernah Dipecat Firli, Ini Alasan Giri Kini Ikut Seleksi Capim KPK
Giri Suprapdiono adalah mantan direktur Penyidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri mengungkapkan sejumlah alasan yang mendasari keinginannya menjadi pimpinan KPK.
Pertama, Giri menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak kenal kata jera. Menurutnya, para koruptor lah yang harus jera. Giri menyadari pendaftaran pimpinan KPK saat ini antusiasme memang berbeda dengan tahun 2014 atau 2019 di saat KPK harum namanya.
"Namun bagi yang memandang bahwa KPK butuh perbaikan, ini menjadi tantangan. Tingkat kepercayaan KPK yang terpuruk seperti saat ini, justru menantang bagi beberapa orang, termasuk saya. Menarik tidaknya, tergantung niat mendaftar. Kami terbiasa membangun kelembagaan dari awal," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).
Kedua, Giri menegaskan KPK butuh dipimpin sosok berintegritas, berpengalaman memberantas korupsi, dan sudah tak lagi memikirkan diri sendiri. "Bukan pemimpin KPK yang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri," lanjut Giri.
Ketiga, Giri mengamati KPK reputasinya kian hancur. Terbukti dari survei kepercayaan kepada KPK menempatkan KPK di nomor buncit. Kondisi ini menurutnya terburuk sepanjang sejarah KPK.
"Kita punya tanggung jawab moral mengembalikan reputasi KPK yang hancur," ujar Giri.
Keempat, Giri meyakini eks pegawai KPK yang jadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mempunyai harapan besar bisa mengembalikan nama baik KPK. Giri diketahui diberhentikan dari KPK akibat pemberlakuan TWK era kepemimpinan Firli Bahuri, sebuah tes yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.
"Kita menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Menjaga harapan publik tetap ada, menolak pupus asa. Kita masih dipercaya publik," ujar Giri.
Berikutnya, Giri menyadari tahun 2024 merupakan fase kritis KPK karena pergantian pemerintah, parlemen dan pimpinan KPK. "Saatnya kita menjadi bagian perbaikan," ucap Giri.
Terakhir, Giri menyinggung IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia perlu dipulihkan. Sejak revisi UU KPK tahun 2019, nilai IPK menurun drastis dari 40 ke 34. "Kita butuh 'IPK rebound' dengan mencegah korupsi, mendidik budaya anti korupsi secara benar dan efektif," ucap Giri.
Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.
Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.
Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi Aple dan halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.
Ikuti Whatsapp Channel Republika