UNFPA: Data Dibutuhkan untuk Pembangunan Inklusif

Data membantu mengidentifikasi kekurangan dalam layanan pembangunan

Republika/Prayogi
Warga berbincang di dekat kolam gizi di Pusat Percontohan Pencegahan Krisis Planet di Gang Padat Penduduk Jalan Nusa Indah IV Gang 8 RT 8/RW 4 , Malaka Jaya, Jakarta, Jumat (10/5/2024). Pusat percontohan pencegahan krisis planet di gang padat penduduk ini merupakan sebuah inovasi untuk mengedukasi warga sekaligus bentuk kepedulian akan kelestarian lingkungan sebagai upaya mencegah terjadinya planetary crisis atau perubahan iklim.
Rep: Lintar Satria Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) tahun ini fokus pada kekuatan data yang inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua. HKD 2024 menyerukan agar sistem-sistem data menggambarkan keragaman manusia secara menyeluruh. Sehingga setiap orang diperhitungkan, bisa menikmati hak-haknya, dan mencapai potensi penuhnya.

Baca Juga


“Data itu lebih dari sekadar angka, tapi juga tentang kehidupan. Data membantu kita mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk komunitas rentan,” kata Perwakilan Dana Populasi PBB (UNFPA) untuk Indonesia Hassan Mohtashami pada press briefing HKD 2024, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan analisis menunjukkan setiap dolar yang diinvestasikan untuk memperkuat sistem data menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 32 dolar AS.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKB Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan data inklusif yang menyeluruh dan tidak agregat penting untuk menjadi dasar dari program pemerintah. Misalnya, perkawinan anak masih tinggi di beberapa daerah, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu. "Oleh karena itu kita perlu data terpilah dan lebih rinci untuk memahami penyebabnya," tegasnya.

BKKBN juga menekankan pentingnya keamanan data. “Kita terus memperbarui keamanan data. Data harus transparan dan mudah diakses, tapi juga melindungi kerahasiaan individu," kata Bonivasius.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ata juga penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. “Pada saat kami mengukur capaian SDGS, data haruslah terpilah untuk memastikan kebijakan dapat sesuai dengan targetnya. Sebagai contoh, kemiskinan di setiap daerah berbeda oleh intervensi yang berbeda juga,” jelasnya.

Ia mengatakan BPS siap berkolaborasi untuk terus mendukung pentingnya peran data. UNFPA mengatakan ini saatnya berkomitmen untuk melakukan lebih banyak lagi untuk mewujudkan hak-hak dan pilihan-pilihan bagi kelompok rentan. Ketika sistem data bekerja untuk yang paling rentan, data bekerja untuk setiap orang.

Karena setiap orang penting, dan untuk tidak meninggalkan seorang pun di belakang, kita harus menghitung semua orang. “Kita sudah mempunyai publikasi penting seperti Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional SPHPN, Proyeksi Penduduk, dan masih banyak lainnya. Dalam penggunaan data, kami meyakini Indonesia suda berada di jalan yang tepat,” kata Hassan Mohtashami.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler