Demo Mahasiswa Bangladesh Menolak Kuota PNS Kian Ricuh, 28 Meninggal

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kuota pegawai negeri untuk keluarga veteran di Bangladesh berujung kerusuhan yang telah menewaskan 28 orang. Aksi belakangan adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali awal tahun ini.

Layanan internet dan seluler terputus di Bangladesh pada hari Jumat, setelah berhari-hari terjadi protes yang disertai kekerasan atas alokasi pekerjaan pemerintah. Laporan media lokal mengatakan sedikitnya 28 orang telah terbunuh pada pekan ini.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang menyediakan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan bagi keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Mereka berpendapat sistem tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Protes tersebut, yang dimulai beberapa minggu lalu dan meningkat tajam pada hari Senin, adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilu bulan Januari yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama. Pemblokiran internet terjadi setelah kekerasan meningkat pada Kamis, ketika para pelajar berusaha untuk menerapkan “pemogokan total” terhadap negara tersebut.

Laporan mengenai jumlah korban jiwa meningkat, dan para pengunjuk rasa menyerang kantor pusat Bangladesh Television yang dikelola pemerintah, menerobos gerbang utama dan membakar kendaraan serta ruang tunggu, kata seorang produser berita dan reporter kepada The Associated Press melalui telepon. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas karena takut akan pembalasan.

“Saya melarikan diri dengan melompati tembok tetapi beberapa rekan saya terjebak di dalam. Para penyerang memasuki gedung dan membakar perabotan,” kata produser melalui telepon. Ia mengatakan stasiun tersebut terus mengudara, meskipun beberapa warga Dhaka mengatakan mereka tidak menerima sinyal dari stasiun penyiaran tersebut.

Setidaknya 22 orang meninggal pada Kamis, sebuah stasiun TV lokal melaporkan, menyusul enam kematian pada awal pekan ini. Pihak berwenang tidak dapat dihubungi untuk segera mengkonfirmasi jumlah korban tewas.

Pada Jumat pagi, layanan internet dan data seluler tampaknya mati di ibu kota, Dhaka, dan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp tidak dapat diakses. Pengunjuk rasa mahasiswa mengatakan mereka juga akan memperluas seruan mereka untuk memberlakukan penutupan pada hari Jumat, dan mendesak masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengadakan shalat jenazah bagi mereka yang terbunuh.

Partai Hasina menuduh partai-partai oposisi memicu kekerasan, menyerbu markas besar oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan menangkap aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. BNP diperkirakan akan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri untuk mendukung aktivis mahasiswa yang memprotes sistem kuota. Pemerintahan

Hasina sebelumnya telah menghentikan kuota pekerjaan menyusul protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota tersebut setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, sehingga memicu demonstrasi terbaru. Mahkamah Agung telah menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada Ahad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika