Usai Melakukan Cleansing, Kadisdik Akui Jakarta Kekurangan 7.000 Guru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengakui, kebutuhan guru di sekolah negeri Jakarta masih belum terpenuhi. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta disebut masih kekurangan sekitar 7.000 guru.

"Jadi gini, kami kan sebenarnya kekurangan guru kita tuh 7.000," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/204).

BACA JUGA: Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

Atas pertimbangan itu, Disdik DKI Jakarta akan melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Jumlah formasi yang akan diserap dalam proses rekrutmen itu adalah sebanyak 1.700 guru.

Budi menjelaskan, rekrutmen tenaga pendidik dilakukan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembersihan (cleansing) yang tengah berlangsung. Di sisi lain, rekrutmen itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru.

"Jadi saat ini kami buka 1.700 KKI ya. KKI itu adalah honor yang dibiayai oleh pemda. Kita buka rencana memang bulan Agustus," kata Budi.

Dia menjelaskan, Disdik DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Menurut dia, rencana akan dilakukan seleksi PPPK guru sebanyak 1.900 orang pada tahun ini.

"Jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kita tambah lagi," kata Budi.

Menurut Budi, proses perekrutan guru dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah juga harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan lainnya. Apalagi, untuk seleksi PPPK dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Budi menambahkan, pemerintah pusat juga berencana untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Namun, ia belum bisa memastikan jumlah formasi yang dibutuhkan.

"Kami belum tahu pastinya, tapi kalau untuk yang PPPK guru itu rencana 1.900 di tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga," kata Budi.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perekrutan tenaga pendidik itu dilakukan untuk memfasilitasi guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan (cleansing). Pasalnya, saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer di DKI Jakarta.

"Tahun ini, bulan Agustus ini, Pemda DKI akan membuka 1.700 untuk guru-guru 4.000 ini, termasuk yang 107 (dinonaktifkan), menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut. 

Menurut Heru, upaya itu dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta ingin para guru mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Mengingat, ribuan guru honorer di DKI Jakarta saat ini diupah rendah.

Karena itu, guru juga harus melalui mekanisme yang telah disediakan. Salah satunya dengan mendaftar sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kami Pemda DKI sangat menghargai gurunya. Maka dari itu saya ulang lagi, 4.000 guru didik yang honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lowongan itu (untuk) 1.700 (orang)," kata Heru. 

Dewan minta evaluasi...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, pihaknya tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan cleansing atau penataan guru honorer. Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi persoalan kebijakan cleansing guru honorer, yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan.

"Kami sangat memahami bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi para guru honorer. Komisi X DPR RI sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami dampak penuh dari kebijakan ini," kata Hetifah di Jakarta, belum lama ini.

Politikus Partai Golkar tersebut pun mengatakan, Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera memberikan penjelasan atas persoalan tersebut. Hetifah menyayangkan pemutusan kontrak ratusan guru honorer tanpa solusi alternatif itu.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah. Hetifah lalu menekankan kehadiran dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait.

"Selain itu, saya sangat prihatin dengan penggunaan kata cleansing ini karena mengandung konotasi negatif, seakan-akan para guru honorer ini sesuatu yang harus dibersihkan dan dihilangkan, padahal mereka adalah guru-guru kita juga yang harusnya diperjuangkan kesejahteraannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika