Pj Heru Balas Anies, tak Terima Dianggap 'Merusak' Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi kritikan dari Anies Baswedan terkait banyaknya penerima manfaat program yang dipangkas. Heru tak terima dianggap 'merusak' Jakarta selama kepemimpinannya.

Heru mengeklaim tak pernah memberhentikan program dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ia mengatakan, ketika dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 2022, pembahasan terkait APBD untuk 2023 sudah berjalan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ia tak memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukan APBD.

BACA JUGA: Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

"Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Selain itu, ia menegaskan tak pernah memberhentikan program gubernur sebelumnya terkait kemasyarakatan. Semua program yang bersentuhan langsung tetap dijalankan. "Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan," kata dia.

Kendati demikian, Heru mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Perbaikan yang dilakukan itu adalah mendata ulang penerima manfaat kedua program tersebut. Dengan begitu, program itu menjadi lebih tepat sasaran. "Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ujar dia.

Ia pun meminta setiap pihak tak melulu menjelekkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini. Apalagi, ketika upaya menjelekkan itu dilakukan hanya untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. "Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengambinghitamkan saya," kata Heru.

Sebelumnya, Anies mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan sifat Pemprov DKI Jakarta yang penuh kasih sayang terhadap warganya. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta hari ini dinilai pelit terhadap warganya.

"Oleh karena itu, kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," kata dia, Sabtu.

PSI nilai era Anies berantakan.. baca di halaman selanjutnya.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, gubernur selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program Pemprov DKI yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Sarana Aditya meilai, Anies lebih suka mengeklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye.

William mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," kata William melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menurut William, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan.

Bahkan, program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. "Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," kata William.

Dia juga menilai, Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2024! dengan cara melakukan penamaan ulang, seperti KJP menjadi KJP Plus. Program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye.

"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," ucap William.

Menurut William, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur (cagub) yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Menurut dia, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih.

William menegaskan, Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," ujar William.

Peluang Anies vs Ahok.. baca di halaman selanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya siap jika situasi mengharuskan Anies Baswedan kembali menghadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dia beralasan, situasi itu sudah pernah terjadi pada pilkada sebelumnya dan hasilnya bisa diprediksi.

Walaupun begitu, sejauh ini dukungan terhadap Anies masih belum resmi dikukuhkan oleh Partai Nasdem. Adapun nama Ahok berada di peringkat teratas bersama Anies dalam sejumlah survei elektabilitas Pilgub Jakarta 2024.

"Sudah pernah terjadi dan anda semua sudah tahu hasilnya," kata Hermawi usai berkunjung ke Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Sejauh ini, menurut Hermawi, Nasdem sudah mempersiapkan pencalonan dalam Pilkada Jakarta dengan menggelar rapat pleno mulai dari DPW Partai Nasdem Jakarta hingga Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Nasdem.

Dari rapat pleno itu, kata dia, sudah ada tiga nama yang berproses untuk Jakarta, yakni Anies Baswedan, Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino. "Nah itu berputar terus di sekitar itu, tapi yang mana, saya belum bisa pastikan," kata Hermawi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika