Pansus Haji, Kualitas Penyelenggaraan, dan Mencuatnya Aroma Politis?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang melibatkan banyak lembaga pemerintah meski sudah usai dengan mulus, tetapi tak membuat segelintir elite politik mengapresiasi.

Keberhasilan haji, secara umum, justru berbalas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024) lalu. Pansus ini diinisiasi langsung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, A Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.

Anggota DPR menyatakan, Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Setidaknya ada dua isu utama yang diangkat Pansus DPR terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, soal pembagian kuota tambahan. Kedua, terkait kepadatan tenda jamaah haji di Mina.

Sejak DPR RI membentuk Pansus tersebut, isu pembagian kuota haji tambahan sangat gencar digulirkan. Di bawah komando Cak Imin, para anggota DPR menduga Kemenag melanggar undang-undang tentang perhajian. Oleh karenanya, perlu dipansukan.

Namun, ada juga yang menyatakan Pansus tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, karena masalah haji tahun ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat rapat Panitia Kerja (Panja). Selain itu, masa kerja DPR RI Periode 2019-2024 juga tinggal dua bulanan lagi.

Karena itu, berbagai pihak pun menilai pembentukan Pansus Haji tersebut mengarah pada tujuan politis. Apalagi, hubungan Cak Imin dengan Gus Yaqut sedang tidak baik-baik saja. Cak Imin diduga tidak mengamini jika Gus Yaqut menjadi Menteri Agama lagi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dugaan itu, terindikasikan kuat dalam Mukernas PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024). Cak Imin sudah menyodorkan nama Waketum PKB Jazilul Fawaid untuk menjadi Menteri Agama. Hal ini disampaikan Cak Imin saat menyinggung soal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di Jamarat, Mina.

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," kata Cak Imin.

Padahal, pembangunan jamarat atau tempat lempar jumroh itu sendiri sepenuhnya merupakan kewenagan pemerintah Arab Saudi, bukan Kemenag. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa memaksa Arab Saudi untuk segera menambah luas area Mina, seperti pembangunan bertingkat. Memang semua rencana itu ada, tapi semua tergantung Kerajaan Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula melihat aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Pansus Angket Haji tahun ini.

Zaenul melihat seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 ini. Sebab, prosedur pembentukannya terkesan buru-buru. Seperti mengejar waktu. Sangat terlihat, bagi awam sekalipun.

Zainul juga melihat ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan. "Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP), Prof Abdul Mu'ti. Dia pun mengingatkan agar pembentukan Pansus Haji DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata. Karena, Prof Mu'ti melihat pelaksanaan haji tahun ini justru berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Prof Mu'ti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun menurut dia, pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

"Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Prof Mu'ti juga berharap pembentukan Pansus Haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis, seperti menyudutkan menteri agama ataupun Kemenag. "Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ucap dia.

Prof Mu'ti mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan Pansus Haji. Karena, pembentukan tersebut memang hak dari DPR RI.

Namun ia menggarisbawahi jika pembentukan Pansus demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, maka harus diapresiasi. "Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," kata dia.

Prof Mu'ti menambahkan, Pansus Haji harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada agenda-agenda pribadi yang berkaitan dengan persaingan politik antara menteri agama dengan sebagian anggota DPR.

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," jelas Prof Mu'ti.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin memlihat, wajar DPR membentuk Pansus Haji jika memang memiliki bukti yang valid adanya penyelewengan dana haji atau pelanggaran dalam penyelenggaraan haji oleh pihak pemerintah. Karena memang merupakan kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

"Namun apabila motivasinya adalah karena adanya kepentingan politik tertentu di luar dari tugas dan fungsi pengawasan, tentu kita sangat sayangkan. Sebab bisa saja penyelidikan dan investigasinya tidak objektif dan jadi salah fokus," ujar Kiai Jeje kepada  Republika.co.id, Kamis (1/8/2024).

Dia pun tidak yakin...

Dia pun tidak yakin dengan kinerja Pansus yang dibentuk DPR tersebut. Pasalnya, masa jabatan DPR hanya tinggal dua bulan lagi.

"Jika diperhatikan masa jabatan DPR yang tinggal kurang dari tiga bulan, rasanya tidak akan bisa terlaksana atau terkejar. Mengingat proses nya biasa cukup lama dan berbelit belit. Akhirnya bisa saja menguap. Sedang persoalan yang sesungguhnya tentang pentingnya pengawasan dan kontrol atas penyelenggaraan haji dari hulu sampai hilir malah terabaikan," kata Kiai Jeje.

Lalu benarkah penyelenggaraan haji 2024 bermasalah, sehingga harus dipansuskan?

Saat berada di Tanah Suci, Tim Pengawas (Timwas) DPR RI dan Kemenag sebenarnya telah melakukan rapat terkait dengan layanan haji 2024 dan dihadiri langsung oleh Gus Yaqut dan beberapa pejabat Kemenag, serta BPKH. Sayangnya, Cak Imin sendiri sebagai Ketua Timwas DPR tidak hadir dalam kesempatan tersebut.

Diketahui, dalam penyelenggaraan haji tahun ini DPR memberangkatkan 40 anggota Timwas Haji dengan perincian dua orang pimpinan DPR, 28 anggota Timas Haji dari Komisi VIII, dan 10 anggota Timwas Haji dari komisi/badan terkait.

Dalam rapat yang digelar di wilayah Jarwal, Makkah pada 12 Juni 2024, sejumlah anggota DPR pun sudah melancarkan berbagai kritik terkait layanan haji, seperti layanan konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Namun, tidak muncul masalah yang berarti.

Masalah besar yang cukup penting dibahas pada saat itu hanyalah terkait dengan masih adanya jamaah yang menggunakan visa non-haji (jamaah ilegal). Bahkan, dalam forum itu diungkapkan ada anggota Timwas DPR RI yang turut ditangkap oleh aparat Arab Saudi lantaran dianggap tidak menggunakan visa haji resmi.

Kuota tambahan

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah termasuk salah satu anggota Timwas Haji yang saat ini banyak memberikan kritikan kepada Kemenag, termasuk soal pembagian kuota tambahan sebesar 20 ribu.

Luluk mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji sebanyak 20 ribu orang kepada haji plus tanpa konsultasi dengan DPR.

Luluk bahkan menduga ada indikasi jual-beli dari kebijakan Kemenag yang mengalihkan separuh dari 20 ribu kuota haji tambahan reguler ke haji khusus. “Ada indikasi jual-beli dari kuota tambahan ini. Siapa diuntungkan, siapa yang dirugikan,” kata anggota Komisi IV DPR ini pada Selasa (18/6/2024) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menjelaskan, kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan tersebut adalah ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi. Dia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak jualan kuota haji seperti yang dituduhkan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.

Menurut dia, pengalihan tambahan 10 ribu kuota haji ke haji khusus berdasarkan hasil perhitungan simulasi antara Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi terkait kepadatan di Mina.

"Dengan tambahan yang ada kemudian kita diskusikan yang paling memungkinkan. Karena itu sudah kita hitung juga kalau kita tambah full berapa kira-kira kepadatan (di Mina) akan bertambah," ujar Hilman di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Bendara Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan, saat pertama kali mendengar tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang, pihaknya menyambut gembira sekaligus mesti berpikir keras soal pembagian hingga layanan. Apalagi, tambahan kuota ini menjadi yang terbesar sepanjang penyelenggaraan ibadah haji dan menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenag.

"Kira-kira gimana cara membawanya ke sana, pembagiannya, kemudian juga layanannya di tanah air, layanannya di sana, dan seterusnya," ucap Hilman.

Kemenag kemudian melaporkan kuota tambahan tersebut ke Komisi VIII DPR atas tambahan kuota tersebut. Setelah rapat, Kemenag juga langsung berdiskusi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas layanan bagi kuota tambahan.

Kedua kementerian dua negara

Kedua kementerian dua negara ini lantas menyoroti perihal simulasi-simulasi saat puncak haji, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kemenag sendiri memberikan perhatian yang serius terkait layanan di Mina. Karena, luas Mina terbatas dan tenda-tendanya di maktab tergolong sempit.

Di Mina terdapat lima sektor dan jamaah Indonesia biasa ditempatkan di sektor tiga dan empat. Sementara sektor satu dan dua diperuntukkan bagi jamaah haji khusus dan furoda.

Di sektor tiga dan empat, jamaah Indonesia tidak hanya berjejal dengan jamaah sesama negara tetapi harus berbagi dengan jamaah dari Malaysia, China, hingga Filipina.

Hilman tak bisa membayangkan apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas. Terlebih, tenda Mina yang hanya diisi jamaah reguler normal saja sudah berjubel.

Akhirnya Indonesia pun memutuskan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona dua yang relatif masih kosong. Namun, kata Hilman, jalur itu biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus.

Kemudian pada Januari 2024, Kementerian Haji Arab Saudi memberikan persetujuan yang dalam naskahnya memberikan tambahan kuota 20 ribu. "Nah kemudian di situlah didorong ke zona dua, yang relatif masih kosong tapi itu beda jalur biasanya dipakai oleh haji khusus," kata dia.

Atas dasar itu, Kemenag pun berupaya mengomunikasikan lagi kepada Komisi VIII DPR RI. Namun, karena berdekatan dengan waktu pencoblosan Pemilu, maka penyesuaian tidak berjalan dengan mulus.

Persoalan teknis ini lah yang masih dipermasalahkan Pansus DPR. Mereka merasa Kemenag tidak mengkomunikasikan pengalihan kuota haji tambahan itu.

"Jadi betul ada situasi-situasi teknis, hasil kajian teknis yang kemudian kita simulasikan seperti itu (dialihkan). Jadi bukan dijual, karena Kemenag juga gak jualan kuota," kata Hilman.

Terkait masalah kuota haji, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj juga menilai, pemerintah tidak melakukan pelanggaran. Karena, berdasarkan pasal 8, pasal 9 dan pasal 64 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 ada istilah dua kuota.

Pertama, yaitu kuota pokok yang 221 ribu, yang mana rumus pembagiannya adalah 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. "Nah itu bisa diberlakukan rumus itu pada kuota haji pokok," ujar Mustolih kepada  Republika.co.id.

Sementara, lanjut dia, terkait kuota Haji tambahan yang 20 ribu itu menjadi kewenangan Menteri Agama untuk mengaturnya. Karena itu, menurut Mustolih, dalam hal ini Kemenag tidak melakukan pelanggaran.

Alasan lain yang diungkapkan Timwas DPR RI terkait pentingnya pembentukan Pansus Haji 2024 ini karena adanya kasus AC mati di tenda jamaah. Namun, persoalan matinya AC itu hanya terjadi di beberapa tenda saja dan itu pun langsung mendapat ditangani oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Masyariq.

Mustolih juga menyampaikan bahwa waktu pembentukan pansus haji sendiri juga tidak ideal. Karena beberapa bulan lagi atau tepatnya tanggal 1 Oktober 2024 mendatang, periode DPR 2019-2024 akan berakhir. Sementara, banyak anggota DPR yang tidak terpilih lagi.

"Saya menduga ini akan layu sebelum berkembang. Karena semangatnya juga tidak mendasar sesungguhnya, dan dari aspek waktu tidak terlalu ideal tadi. Misalnya, mereka juga akan reses dan kemudian nanti Agustus akan ada sidang tahunan," ucap Mustolih.

"Oleh karena itu saya kira dari aspek waktu tidak akan terkejar apalagi kalau misalnya targetnya itu angket gitu," kata dia.

Namun, karena pembentukan Pansus Haji 2024 ini sudah menjadi kesepakatan DPR, maka pemerintah harus menghormatinya. Tinggal nanti dilihat, apakah Pansus Haji ini akan berjalan efektif atau justru hanya gimik politik saja.

"Ini mesti kita hormati dan kita akan lihat sejauh mana kemudian efektifitas daripada pansus ini dan transparansi mereka kemudian menyusun agenda-agenda pansus ke depan. Apakah betul-betul efektif atau hanya gimik politik di akhir periode saja?," kata Mustolih.

Terlepas daripada urgensi Pansus ini, tambah dia, catatan-catatan yang diberikan DPR nantinya juga harus didengar oleh pemerintah demi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa yang akan datang.

Pengurus Besar (PB) Alkhairaat juga angkat bicara terkait dibentuknya Pansus Haji oleh DPR RI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Alkhairaat, Jamaluddin Mariadjang, mengatakan, Pansus Haji yang diprakarsai politisi di parlemen, patut dipertanyakan dimensi rasionalitasnya.

Karena, menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah tentang pengaturan kuota antara kelompok gaji reguler dan khusus, tidak bertentangan dengan peraturan.

“Juga kita dapat membahasakan kewenangan yang diberikan kepada menteri yang merupakan bentuk diskresi yang dibenarkan undang-undang. Maka kebijakan membagi kuota tambahan fifty-fifty itu clear dari sudut norma ini. Di mana salahnya?,” kata Jamaluddin, Rabu (17/7/2024).

Dia pun mempertanyakan apa motif politik para aktor legislatif itu memperlihatkan aksinya. Menurut dia, Pansus Haji ini hanya merupakan sandiwara yang tidak ada berguna untuk perbaikan penyelenggaraan haji.

“Publik melihat kasus ini secara terang benderang. Justru masalahnya mengapa ada sandiwara pansus ini. Seolah-olah para aktor ini sedang menggantang asap,” ucap dia.

Tenda jamaah di Mina

Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221 ribu orang, yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Selain itu, Indonesia juga mendapat 20 ribu kuota tambahan yang kemudian dibagi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Sehingga totalnya menjadi 241 ribu jamaah, terbanyak sepanjang sejarah.

Selama penyelenggaraan ibadah haji, semua layanan haji berjalan dengan baik, seperti layanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Tidak hanya itu, layanan haji pada Puncak Haji juga berjalan dengan baik.

Jika pun timwas DPR memeriksa langsung ke Mina pada Puncak Haji, sebenarnya tidak ada masalah krusial yang terjadi di Mina. Kalau pun ada persoalan-persoalan AC mati dan over kapasitas itu sifatnya hanya kasuistik.

Terkait layanan di Mina ini, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, KH Anwar Abbas jusru mengkritik Pansus DPR yang mengungkit masalah kepadatan tenda jamaah di Mina. Anggota Amirul Haj 2024 ini mengajak DPR untuk menggunakan analisa perhitungan matematika.

“Kritik-kritik tersebut seharusnya juga menggunakan matematika sebagai alat analisis,” ujar Buya Anwar saat menghadiri pertemuan delegasi Amirul Hajj di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Ruang yang ada terbatas, sementara jumlah jamaah ditambah. Tentu porsi bagi masing-masing jamaah mengecil,” ucap Buya Anwar.

Menurut dia..

Menurut dia, jika yang dipersoalkan adalah kondisi jamaah di tenda yang berdesak-desakan, hingga jamaah haji keluar tenda saat bermalam di Mina, hal itu bukan kewenangan Kemenag, tetapi pihak Arab Saudi. Masyariq, kata Buya Anwar, menyediakan space yang terbatas.

"Space terbatas, lalu kuota bertambah. Oleh pihak Saudi (masyariq) space tidak ditambah sehingga akhirnya jamaah terpaksa bersempit-sempit. Antrean di kamar mandi, toilet dan tempat wudhu mengular. Pertanyaannya itu salah siapa? Ya salah pihak Saudi atau masyariq bukan salah Kemenag,” jelas dia.

Buya Anwar juga menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Buya Anwar berdasarkan layanan yang diterima jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

"Saya melihat dan juga setelah saya bertanya ke berbagai-bagai pihak, juga kepada para jamaah mereka berkesimpulan ya, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kata mereka jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujar dia saat diwawancara di Makkah, Rabu (19/6/2024).

Ketua PP Muhammadiyah ini mengakui penyelenggaraan ibadah haji sangat berat. Bahkan, ia merasa tak sanggup jika diminta bertanggung jawab terhadap proses ibadah haji di Tanah Suci.

"Kalau saya yang jadi menteri agama nggak sanggup saya, maaf saja ya. Memang nggak sanggup saya mengikuti, jadi dirjen haji pun juga nggak sanggup saya, terus terang ya," ucap Buya Anwar.

Namun ia menggarisbawahi, kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bukan lah kesuksesan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut semata, melainkan kesuksesan bersama.

"Ini bukan kesuksesan menteri agama saja, tapi ada kesuksesan bersama menurut saya. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, apalah gitu. Tentara, polisi, yang bekerja dalam sebuah tim yang kompak gitu," kata Buya Anwar.

"Itu seharusnya patut kita beri apresiasi lah kalau bagi saya ya. Tentang berapa nilainya, ya menurut saya terserah pada masyarakat yang menilai," kata dia.

Dia pun menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras petugas haji yang tak mengenal waktu melayani jamaah. Dalam membantu jamaah, kata dia, para petugas juga cukup cekatan. Ia lantas menceritakan pengalaman pribadinya saat beribadah kemudian kelelahan di Makkah.

"Cekatan menurut saya. Dan saya punya pengalaman juga di Mina ketika kaki saya sudah merasa berat sekali itu ada seorang tentara dari Kostrat, itu kalau jalan sendiri jauh. Tapi menunjukkan jalan pintas, yang lebih dekat," kata Buya Anwar.

Saat berada di Tanah Suci, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, layanan haji dari tahun ke tahun sudah semakin baik, terutama sejak Gus Yaqut menjabat sebagai Menag.

"Saya gembira karena haji tahun ini lebih baik. Dari pelayanan jauh lebih meningkat. Kemudian jamahnya sekarang sehat-sehat. Kemudian tidak banyak gejolak yang terjadi," ujar Yandri saat diwawancara di Makkah, Rabu (19/6/2024).

Karena itu, dia pun sebenarnya sudah tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Haji tersebut. Dia menilai, pansus tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan.

"Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri

Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini bahkan menilai, pihak yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian. Dia melihat anggota DPR tahun ini cenderung mencari-cari masalah.

Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Timwas Haji DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jamaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Luas wilayah Mina sensiri adalah 7,8 km2. Namun karena sebagian wilayahnya merupakan pegunungan batu, maka yang dapat dihuni hanya seluas 4,8 km2. Menteri Haji Saudi menyebut, idealnya Mina hanya dapat dihuni 1,4 juta jamaah. Sementara sekarang ini sudah lebih 1,8 juta jamaah, dengan Indonesia menjadi negara pengirim jamaah terbanyak.

Jika dibagi 213.320 total jamaah reguler Indonesia, maka per jamaah hanya dapat 82 cm2/0,8 meter. Sehingga, jika pemerintah Indonesia mendapatkan kuota tambahan lagi, maka tidak mungkin untuk dialihkan ke kuota haji reguler semua.

Kendati demikian, DPR RI kini telah membentuk Pansus Haji di akhir-akhir masa jabatannya. Kemenag pun telah menyatakan kesiapannya jika dipanggil Pansus Haji DPR. Tim Kemenag akan membawa dokumen dan data yang diperlukan pada saat nanti rapat Pansus Haji dimulai.

Menteri Agama Gus Yaqut juga menyatakan, pihaknya siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dan memenuhi panggilan Pansus Haji DPR RI.

"InsyaAllah kalau ada panggilan kan harus hadir dan karena itu proses yang dilindungi oleh konstitusi," ujar Gus Yaqut usai menurup operasional haji 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (25/7/2024) lalu.

Dia pun menyatajan sangat terbuka dengan kritik. Baginya, kritik adalah vitamin untuk perbaikan terhadap layanan kepada umat di Indonesia.

"Kita sangat terbuka dengan kritik. Karena kami yakin bahwa kritik itu vitamin buat kami. Vitamin untuk terus memberikan perbaikan terhadap layanan kepada umat. Bukan hanya jamaah haji, tapi seluruh umat beragama di Indonesia," kata Gus Yaqut.

Lalu bagaimana pandangan jamaah haji terkait layanan haji tahun ini?

Salah satu jamaah asal Tegal, Kaselin (55 tahun) mengaku puas dengan layanan yang diberikan pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun ini, baik dari sisi akomodasi, transportai, maupun komsumsi.

"Makananannya juga sudah alhamdulillah tiga kali dalam satu hari. Menunya juga cukup bagus, mulai dari gizi dan protein, dan juga ada buahnya," ujar Kaselin saat ditemui di Hotel Mufti Al Siddiqi, Senin (10/6/2024).

Dengan layananan tersebut, Kaselin pun bisa menunaikan ibadahnya dengan nyaman. Ketika ingin beribadah ke Masjidil Haram, ia juga menggunalan layanan Bus Sholawat yang beroperasi selama 24 jam.

Sebelum tiba di Makkah

Sebelum tiba di Makkah, Keselin dan jamaah lainnya juga telah melaksanakan ibadah di Madinah selama sembilan hari. Saat berada di Madinah, jamaah haji laimnya, Zahro Ahmad juga merasakan layanan memuaskan yang diberikan pemerintah Indonesia.

"Alhamdulillah dari pertama datang di Madinah, di airport Madinah itu sambutannya luar biasa. Terus kita langsung dari airport langsung masuk ke bus," ucap Zahro.

Selain itu, ia juga mengapresiasi penginapan hotel yang disiapkan di Madinah. Karena, menurut dia, jarak hotel jamaah dengan Masjid Nabawi sangat dekat.

"Untuk penghinapan di Madinah, Alhamdulillah penghinapannya Masya Allah bagus. Terus untuk makanannya Alhamdulillah bagus. Terus buahnya juga dapet. Untuk jaraknya Alhamdulillah jaraknya dekat," kata Zahro.

"Ini reguler tapi terasa plus. Mudah mudahan bisa ditingkatkan. Jadi hampir semua jamaah itu merasa nyaman," ucap dia.

Salah satu pemimmpin rombongan jamaah asal Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin juga mengapresiasi layanan haji tahun ini. Selama bertahun-tahun melayani duyufurrahman (para tamu Allah), ia juga merasakan betul perbaikan yang dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Memang semua jamaah merasakan untuk pelayanan haji tahun ini itu banyak perbaikan," kata Habib Ali yang juga merupakan Ketua DPC PKB Kota Tegal.

Terkait layanan pada puncak haji, jamaah haji Indonesia juga merasa puas. Salah satu jamaah asal Jakarta, Bambang mengatakan, meskipun dirinya harus berdempet-dempetan di dalam tenda, semuanya bisa dimaklumi.

"Tidak masalah berdempet-dempetan, karena itu memang setiap tahun. Enjoy-enjoy aja. Gak ada yang sampai ribut-ribut," ujar Bambang usai melaksanakan mabit di Mina pada Kamis (19/6/2024) lalu.

Hal senada juga disampaikan jamaah haji asal Maluku Kloter 27, Muhammad Ilyas. Dia juga mengaku sangat puas dengan layanan konsumsi selama melaksanakan ibadah pada Puncak Haji di Armuzna.

"Alhamdulillah sangat puas. Pelayanannya semuanya bagus dan makanannya enak semua," ujar Ilyas.

Saat bermalam di Mina, Ilyas juga tidak mempermasalahkan tenda-tenda yang disiapkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan masyariq. Meskipun tempat tidurnya sempit, ia tetap ikhlas menjalankan ibadahnya.

"Kalau menurut saya itu tantangan buat saya, itulah haji. Yang penting luruskan niat. Kalau masalah tempat tidurnya, itulah haji sebenarnya," kata Ilyas.

Indikator kesuksesan

Saat menutup operasional penyelenggaraan Ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024) lalu, Gus Yaqut bersyukur seluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan baik dan sukses.

Dia pun mengungkapkan sejumlah indikator kesuksesan haji 2024 yang diformulasikam dengan skema 4, 3, 5. Angka empat menunjukkan yang serba perdana di Haji 2024, angka tiga adalah pengembangan ekosistem potensi ekonomi jaji, dan angka lima merupakan Inovasi Haji 2024

#Empat hal yang serba perdana pada Haji 2024 yakni:

1. Pertama layanan fast track diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Soetta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Djuanda Surabaya. Mulai tahun ini, 127.073 jamaah haji Indonesia (lebih 50 persen) sudah merasakan kenyamanan layanan fast track.

2. Pertama dalam kuota normal (dan ada kuota tambahan), layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah. Total 17.492.983 boks didistribuskan dan dinikmati oleh jamaah selama pra Armuzna dan pasca Armuzna. Ini belum termasuk lebih dari lima juta boks katering yang disiapkan di Madinah dan juga belum termasuk juga layanan konsumsi jamaah selama puncak haji di Armuzna

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

3. Pertama dalam sejarah, Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20 ribu jamaah. Ini bagian dari upaya lobi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

4. Pertama kebijakan Murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah (usai Wukuf) menuju Muzdalifah (melintas tanpa turun), lalu menuju ke Mina. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang

"Ada sekitar 51.899 jamaah yang terdaftar menjalani skema ini, meski dalam realisasinya lebih dari itu. Pada pukul 07.37 waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jamaah haji di Muzdalifah sudah diberangkatkan ke Mina. Padahal, pada 2023 dengan jumlah jamaah lebih sedikit, proses mobilisasi jamaah berlangsung hingga pukul 13.30 WAS," jelas Gus Men.

Dalam realisasinya....

Dalam realiasinya, ada sebanyak 53.863 jamaah haji Indonesia mengikuti skema murur yang diterapkan pemerintah. Dengan skema ini, jamaah haji pun banyak yang merasakan manfaatnya.

Sepeti yang dirasakan salah satu jamaah asal Banjarmasin, Walial Fatah (62 tahun). Sebelum berangkat ke Muzdalifah, ia dan istrinya berdiskusi dulu dengan ketua kloternya untuk murur.

Setelah diperiksa dokter, denyut jantung Fatah ternyata tidak normal. Sehingga, ia pun disarankan untuk mengikuti skema murur yang telah disiapkan Kemenag.

"Setelah diperiksa mau berangkat, diperiksa dokter denyut jantung saya, kemudian melihat riwayat penyakit saya, dia nyarankan harus ikut murur," ujar Fatah saat ditemui Republika.co.id setelah tiba di Mina pada Rabu (19/6/2024) menjelang Subuh.

Den gan mengikuti murur, ia pun bersyukur tidak nyasar saat menuju ke Mina. Karena, setelah tiba di Muzdalifah ia hanya berdiam dan berdoa di dalam bus, lalu langsung berangkat ke Mina.

"Alhamdulillah kalau ikut murur yang jelas gak sampai nyasar gitu. Sebagian teman-teman banyak yang nyasar dari Arafah ke Mina, yang jalan kaki itu kan agak susah kalau banyak," ucap Fatah.

Untik mabit di Muzdalifah, jamaah haji Indonesia membutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Namun, dengan skema murur Fatah bersama istrinya, Nurhaniwati (58 tahun) bisa melewatinya dengan mudah. Tenaganya ia simpan untuk melontar jumrah di Mina selama empat malam berturut-turut pada 10-13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah.

"Alhamdulillah lempar jumrah lebih lancar, dan lebih fokus beribadah," kata Fatah.

Skema murur ini memang diutamakan bagi jamaah Risiko Tinggi (Risti), Lanjut Usia (Lansia), dan disabilitas. Karena itu, Fatah dan istrinya berterima kasih kepada Kemenag yang telah menerapkan program murur ini.

"Jadi kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan adanya program murur ini," jelas Fatah.

#Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji:

1. Ekspor Bumbu Nusantara. Menurut Gus Yaqut, pada 2023 baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jamaah haji Indonesia. Tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton.

2. Pengiriman daging Dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan 0,5 kilogram, diperkirakan akan menjadi 15.000 pack.

Sementara daging kambing Dam lainnya, didistribusikan melalui Jam'iyyah Khairiyah, lembaga sosial di Makkah. "Ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun mendatang jumlahnya bisa ditingkatkan," kata Gus Yaqut.

3. Tahun ini, Indonesia mulai mengggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jamaah. Makanan itu didatangkan dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta boks yang tahun ini didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhannya bisa mencapai 5 - 6 juta boks.

"Makanan siap saji ini memenuhi cita rasa Nusantara," ucap Gus Men.

Lima inovasi haji 2024

1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Pendaftaran terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah.

2. Aplikasi Kawal Haji memberi ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.

3. Safari Wukuf Lansia Non Mandiri dan Disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Total, tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah.

4. Penggunaan International Patient Summary (IPS) atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS berisikan resume kesehatan jemaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur.

5. Penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jamaah yang sudah terbit visanya namun karena sesuatu hal batal/tunda, diinput oleh tim Kankemenag Kab/Kota ke Siskohat. Sehingga, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 H/2024 M berakhir. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, Arab Saudi sendiri sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 221 ribu. Menurut Gus Yaqut, pada awal September 2024 mendatang, sudah akan dimulai pertemuan persiapan dan rapat dengan perusahaan penyedia layanan konsumsi maupun akomodasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika