Siapa 'Cawe-Cawe' di Balik Mundurnya Airlangga? Ini Jawaban Elite Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mengejutkan. Tanpa ada tanda-tanda riak di internal, langkah Airlangga memunculkan spekulasi liar tentang adanya 'cawe-cawe' dari eksternal atau pihak di luar partai bergambar pohon beringin.

Partai Golkar membantah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum terkait dengan spekulasi politik masuknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke jajaran elite partai. Ketua DPD Partai Golkar Ace Hasan Syadzil menegaskan, mundurnya Airlangga murni karena keputusan pribadi.

Sedangkan spekulasi yang mengaitkan dengan Jokowi, kata dia, sampai saat ini tak ada gelagatnya di internal Partai Beringin. “Tidak ada rencana seperti itu,” kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam.

Spekulasi politik tentang masuknya Jokowi ke Partai Golkar kembali mengemuka setelah Airlangga pada Ahad (11/8/2024) siang, resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga sudah menyampaikan pengunduran dirinya di kepengurusan partai sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

Seiring pengumuman pengunduran diri itu, muncul spekulasi yang menyebut Jokowi bakal mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar, atau menjadikannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ace mengaku, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai siapapun yang bakal menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan Partai Golkar.

Bahkan, kata dia, pembicaraan tentang penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum, baru akan dibahas pada rapat pleno internal partai pada Selasa (13/8/2024) mendatang. Ace mengakui banyak mendengar spekulasi politik di luaran yang mencuatkan nama-nama Plt.

Bahkan, yang disebut-sebut pengganti ketua umum definitif. Seperti munculnya nama Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia. Termasuk, perihal spekulasi tentang penguatan jajaran Dewan Pembina Partai Golkar dengan masuknya Jokowi. “Itu hak mereka untuk berbicara. Tetapi, sampai saat ini belum ada yang membicarakan itu,” begitu kata Ace.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, pun menambahkan, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, tak menggambarkan situasi yang pecah di internal partainya. Pun tak menggangggu jalannya roda organisasi partainya itu.

Doli menegaskan, mekanisme internal yang sesuai AD/ART Partai Golkar akan menjadi rel dalam merespons mundurnya Airlangga. Hal yang sama juga akan diberlakukan dalam menunjuk Plt ketua umum yang mengisi kursi yang ditinggalkan Airlangga.

“Bagi Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum itu, bukan sesuatu yang mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Karena insya Allah, partai ini sudah sangat berpengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan,” begitu kata Doli, Ahad (11/8/2024).

Mundurnya Airlangga yang sulit dinalar.. baca di halaman selanjutnya.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menimbulkan tanda tanya. "Saya kira semua orang kaget dengan pengunduran Airlangga yang terkesan tiba-tiba dan mendadak karena selama ini memang isu terkait munaslub (musyawarah nasional luar biasa) itu tak pernah sukses ya," kata Adi.

Alasan pengunduran diri Airlangga juga dinilai terkesan dipaksakan. Menurut dia, pengunduran diri tersebut berbanding terbalik dengan kepemimpinan Airlangga di Partai Golkar yang membuat perolehan kursi pada Pemilu 2024 meningkat.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, alasan Airlangga mundur tidak terdengar logis, jelas, dan konstitusional. "Pengunduran diri AH (Airlangga Hartarto) itu terdengar aneh, tiba-tiba, dan tentu saja mengejutkan," kata dia melalui pesan kepada Republika, Ahad (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu menjelaskan, umumnya ketum partai akan mundur ketika melakukan tindakan hukum, tidak bisa menjalankan program, atau melanggar aturan partai. Menurut dia, tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

Sebaliknya, menurut Ray, Airlangga justru sukses membawa Partai Golkar meningkatkan perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pada saat yang sama, Airlangga juga sukses pula memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Golkar. "Tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri AH," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam beberapa kesempatan, Airlangga juga selalu mengungkap kesuksesannya selama memimpin Partai Golkar. Di sisi lain, tidak terdengar desakan dari internal partai yang ingin melengserkan Airlangga.

Bahkan, Airlangga juga sudah menerima dukungan dari berbagai organisasi sayap partai untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar. Mengingat, pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sudah makin dekat.

"Maka, kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar," kata dia.

PDIP ikut 'membaca' mundurnya Airlangga.. baca di halaman selanjutnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai kabar yang mengejutkan. "Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa partainya tidak mau campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain.

"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.

Hasto menyatakan bahwa pihaknya prihatin karena Airlangga yang mundur dari ketum partai termasuk tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat.

"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika