Upaya Pengambilalihan PDIP yang Diungkap Megawati dan Bantahan Staf Khusus Jokowi
Megawati mengurungkan niat pensiun setelah tahu ada pihak yang mau ambil alih PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Antara
Seusai pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024, di kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.
Awalnya, Megawati mengatakan bahwa di usianya yang saat ini menginjak 77 tahun sudah seharusnya pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga 2025.
Menurutnya, kalau orang lain diminta untuk menjadi ketua umum pastinya akan senang, sedangkan dirinya masih mempertimbangkan hal itu. Megawati pun mengaku ingin beristirahat dari dunia politik untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga.
"Kalau orang kan senang banget ya, aku bilang sama Hasto, 'gue pikirin dulu ya, To'. Gue rasanya kepengin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi," ujar Megawati.
Selain itu, dia mengatakan selama menjadi ketua umum masih banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya. Hal inilah yang juga membuat putri Proklamator RI Soekarno enggan untuk kembali memimpin PDIP.
"Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi tidak menurut semua, ngapain tidak nurut," katanya.
Meski begitu, dirinya membatalkan niatnya untuk pensiun lantaran mengetahui ada yang ingin mengambil alih partai. Dia menilai kondisi tersebut sudah gawat.
"Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nih kayaknya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati.
Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri diperpanjang sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga 2025. Hal itu terungkap saat dirinya melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Pihak manakah yang berusaha mengambil alih PDIP seperti yang diungkapkan oleh Megawati? Apakah pihak internal atau eksternal PDIP? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan petunjuk.
“Ya, teman-teman pers kan sudah bisa merasakan, ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan,” kata Hasto pada Kamis (15/8/2024).
Hasto memberi semacam petunjuk kepada publik untuk bisa memahami kondisi yang ada, tanpa perlu secara terbuka menyebut identitas pihak yang hendak merebut kedaulatan PDIP.
“Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu. Tetapi kemudian orang mengatakan, 'habis manis sepah dibuang'. Padahal segala cara sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, momen saat ini menjadi semacam pengingat bagi semua pihak, bahwa ada yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, atensi khusus perlu lebih diberikan pada kaitan antara sosok penguasa pemerintahan, aparatur pemerintahan khususnya di sektor hukum, hingga kepentingan oligarki.
Namun Hasto meyakini rakyat takkan diam. Ia berkaca pada pengalaman di internal PDIP yang siap melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
“Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat,” ujar Hasto.
Hasto menegaskan, seluruh kader partai siap melawan semua pihak yang mengganggu kedaulatan partai. Hasto menyebut kader bakal melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Jangan main-main dengan PDIP karena kami partai yang sah," kata Hasto.
Hasto menegaskan kader PDIP siap bertaruh nyawa untuk melindungi kursi Ketum yang diduduki Megawati.
"Sehingga ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan Partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kemarin seluruh kader Partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan Partai. Kami ini Partai Militan," ujar Hasto.
Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro menyatakan berbagai tuduhan yang selama ini terus diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk salah satunya pengambilalihan partai politik, tidak terbukti. Tudingan itu terkait perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan.
"Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," tegas Juri di Jakarta, Kamis.
Juri menegaskan, berbagai tuduhan kepada Presiden Jokowi sama sekali tidak beralasan, terlebih saat ini Presiden sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahannya yang akan berakhir pada Oktober 2024. Menurut Juri, ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Presiden Jokowi dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" ujarnya.
Meski demikian, Juri yang pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden ini bersyukur masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar. "Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elite, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika