Hari Ini KPU akan Menentukan, Dharma-Kun Ditetapkan Sebagai Cagub Jakarta atau Dibatalkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menentukan nasib pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun) di Pilkada Jakarta. KPU akan menggelar rapat pleno pada hari ini untuk memastikan, apakah pasangan dari jalur independen atau tanpa partai politik itu akan resmi ditetapkan.

Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma-Kun, untuk Pilkada Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

KPU Provinsi Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini justru terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar hari ini, Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

Dharma Pongrekun berdalih tak terlibat mengumpulkan KTP.. Baca di halaman selanjutnya.

Dharma Pongrekun buka suara soal pencatutan data warga yang dijadikan pendukungnya untuk memenuhi syarat maju dari halur perseorangan atau independen. Ia mengaku tak terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut.

Dharma mengatakan, pengumpulan data pendukung itu umumnya dilakukan oleh relawan. Ia dan pasangannya, Kun Wardana, tak selalu terlibat langsung dalam pengumpulan data untuk memenuhi syarat maju dari jalur independen di Pilgub Jakarta 2024.

"Kami sebagai calon gubernur, dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata dia melalui video pernyataan yang telah dikonfirmasi Republika, Ahad (18/8/2024).

Dalam video itu, Dharma juga menyertakan pernyataan dari relawan yang ingin mendukungnya. Bahkan, ada sejumlah orang lainnya yang diklaim ingin menjadi relawan untuk mencari dukungan tanpa dibayar oleh pasangan tersebut.

Ihwal pencatutan data warga yang ramai diperbincangkan belakang, Dharma menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang ada. Menurut dia, pernyataan KPU itu sudah bisa menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan terhadap setiap data yang ada.

"Data pendukung ini lah yang kemudian diperiksa KPU. Itu sebabnya, buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya," ujar purnawirawan jenderal bintang tiga kepolisian itu.

Ia menambahkan, pihaknya hanya berniat untuk melayani warga Jakarta. Ia pun sudah sangat bersyukur sudah bisa melewati berbagai tahapan dalam proses Pilgub Jakarta.

"Kami niatnya melayani. Jadi bisa sampai tahap ini juga kami sudah sangat bersyukur. Sungguh kuasa Tuhan bagi kami bisa sampai tahap ini," kata Dharma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika