Begini Anies Memaknai Kegagalannya di Jakarta dan Jabar, Sekaligus Rencananya ke Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan calon presiden RI Anies Baswedan tak ambil pusing atas kegagalannya berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anies menganggap kegagalan itu sebagai bagian dari pengalaman spiritual. 

"Saya menjalani ini semua sebagai suatu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri apapun outcome-nya, itu pasti Allah berikan yang terbaik," kata Anies di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Anies memandang apapun yang  terjadi saat ini ialah yang terbaik baginya. Anies tak mempersoalkan walau gagal maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. "Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti terbaik," ujar Anies.

Anies kemudian mengimbau para pendukungnya agar menjaga kondusivitas. Anies mengingatkan pendukungnya agar menghormati apapun keputusan yang diambilnya.

"Pokoknya buat kita semua kita terus jaga suasana yang saling menghormati, menghargai suasana teduh, tenang dan kita ingin ada proses demokrasi ini berujung kepada manfaat untuk rakyat, bukan manfaat untuk segelintir orang," ujar Anies. 

Selain itu, Anies masih merahasiakan rencananya pascahiruk pikuk Pilkada 2024. Anies bakal menginformasikannya di kemudian hari. "Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan," ujar Anies. 

Diketahui, PDIP resmi mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) di Pilgub Jakarta 2024. Keputusan ini menjawab teka-teki siapa figur yang dipilih partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu setelah diisukan mendukung Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta.

Di Pilgub Jabar, nama Anies santer disebut akan diusung PDIP. Tapi di waktu terakhir, dinamika politik yang terjadi membuat Anies terhempas dari bursa Pilgub Jabar 2024.

Tiga alasan Anies gagal berlayar.. baca di halaman selanjutnya.

Pendiri Rumah Demokrasi Ramdansyah mengungkapkan sejumlah faktor mengapa Anies Baswedan tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Pertama, kata ia, yakni mentalitas partai politik di Indonesia.

Menurut Ramdansyah, saat ini partai politik membentuk koalisi lantaran adanya kompromi (koalisi taktis) demi menempatkan kader meraih kursi kabinet pada pemerintahan mendatang.

"Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (yang kemudian menjadi KIM Plus) tentunya menjadi prioritas ketimbang mengusung Anies Baswedan yang menjadi lambang oposisi," kata Ramdansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa posisi menteri pascapelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 tentu lebih pasti ketimbang mendorong Anies pada Pilkada 2024.

"Problemnya adalah memilih Anies berarti menjauhkan partai politik yang bergabung dalam KIM Plus menjauh dari kekuasaan," ujarnya.

Faktor kedua adalah ideologi partai, seperti PDI Perjuangan yang ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengatakan calon yang diusung partainya harus menjadi kader partai.

Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Anies Baswedan dan PDIP untuk berkompromi. Megawati berusaha menunjukkan bahwa keberadaan partai politik sebagai jalan yang tepat bagi siapa pun untuk ikut kontestasi politik di segala level pemilihan.

"Anies adalah simbol oposisi personal. Demikian pula PDIP menjadi simbol oposisi kelembagaan (partai politik) usai Pileg dan Pilpres 2024," katanya seraya menambahkan Anies dan PDIP dapat menemukan titik temu.

Kendati demikian, walaupun keduanya adalah simbol perlawanan atau oposisi, tetapi ada persoalan prinsipal di antara keduanya. Anies sepertinya tetap ingin berada di luar partai, sebaliknya PDIP tidak menginginkan demikian.

Faktor ketidakinginan Anies menjadi kader partai mana pun ini yang juga ditengarai mengapa ia tidak bisa berlayar.

"Pilihan Anies untuk tidak menjadi anggota partai mana pun sepertinya sudah menjadi prinsip yang sulit diubah, mungkin masih buruknya persepsi publik mengenai partai politik ikut mempengaruhi sikap keengganan beliau untuk bergabung di partai politik mana pun," ujarnya.

Ramdansyah menuturkan apabila Anies mau menjadi kader partai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap bisa maju pada Pilkada 2024.

Oleh karena itu, dia menyampaikan pembenahan partai politik melalui revisi UU Parpol sudah selayaknya menjadi prioritas utama agar dapat dibenahi di masa yg akan datang.

Ia melihat masih banyak harapan publik bahwa seharusnya Anies pada pilkada saat ini memutuskan untuk bergabung dengan suatu partai politik. Ada pun momentum Pilkada 2024 kali ini dirasakan momentum yang paling tepat.

"Kita tidak pernah tahu politik legislasi ke depan, bisa saja kebijakan pilkada langsung terhenti di beberapa tahun ke depan karena dengan keserentakan pilkada secara nasional ini kelak cepat atau lambat akan menimbulkan pertanyaan untuk apa tetap dipertahankan pilkada dipilih secara langsung, apalagi ketika sudah dianggap business as usual," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika