Garda Bangsa PKB Siap 'Perang' Cegah Muktamar Tandingan

Muktamar PKB tandingan dinilai tak sah dan ilegal.

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan sambutan saat penutupan Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Ahad (25/8/2024). Muktamar tersebut menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya menetapkan Wapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode 2024-2029, Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 serta menegaskan bergabungnya PKB ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) menyatakan siap untuk 'berperang' guna mencegah digelarnya muktamar tandingan yang dituding akan mengatasnamakan PKB.

Baca Juga


Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan di Jakarta, Sabtu, mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa muktamar tandingan itu bakal digelar pada awal September 2024, berlokasi antara di Jakarta atau Surabaya. Jika digelar, menurutnya, muktamar tandingan itu tidak sah dan ilegal.

"Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan," kata Tommy di Kantor DPP PKB, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa Garda Bangsa merupakan badan otonom resmi yang didirikan oleh PKB sejak kelahirannya. Maka Garda Bangsa pun merespons adanya isu muktamar tandingan yang akan digelar oknum-oknum tersebut.

"Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," kata anggota DPR RI itu.

Menurutnya, PKB telah menggelar muktamar pada 24–25 Agustus 2024 di Bali dan mengamanahkan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB, serta menyepakati Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Rodli Kaelani mengatakan Muktamar PKB pada 24–25 Agustus 2024 itu sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan dari luar negeri.

Ia mengatakan bahwa Garda Bangsa merupakan organisasi yang menjadi tulang punggung utama di bidang kepemudaan demi memperkuat eksistensi PKB. Maka Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjalankan komando dari Ketua Umum PKB.

"Sehingga Garda Bangsa mengambil sikap dan posisi yang tegas terkait isu-isu dinamika yang terjadi," kata Rodli.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler