Pagu Anggaran untuk Kemenhan pada 2025 Sebesar Rp 165 Triliun
Dari Rp 165 triliun, anggaran untuk Kemenhan Rp 53,95 triliun dan sisanya untuk TNI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkapkan, pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada 2025 naik menjadi Rp 165,16 triliun dibandingkan pagu indikatif atau rancangan anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 155,98 triliun. Hanya saja, anggaran itu juga termasuk untuk TNI.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen (Purn) Muhammad Herindra mengatakan, angka pagu anggaran untuk sektor pertahanan tahun 2025 itu didapat dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024.
Baca: Yonif 330/Tri Dharma Sukses Jalankan Airborne Operation di Baturaja
Anggaran itu pun terdiri dari anggaran Kemenhan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI. "Dari rencana kebutuhan kita terdukung sebesar 46,7 persen," kata Herindra saat Rapat Kerja dan Anggaran bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).
Dia memerinci dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 165,16 triliun itu, anggaran untuk Kemenhan sebesar Rp 53,95 triliun atau terdukung 112,16 persen dari usulan dan Mabes TNI sebesar Rp 11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari usulan.
Kemudian TNI AD sebesar Rp 57 triliun atau terdukung sebesar 34,98 persen dari usulan, TNI AL sebesar Rp 24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67 persen dari usulan, dan TNI AU sebesar Rp 18,28 triliun atau terdukung sebesar 41,07 persen dari usulan.
Baca: Pesawat Falcon 8X Kedua Resmi Perkuat Skadron Udara 17
Herindra menjelaskan, sebelumnya berdasarkan surat Menteri Pertahanan tanggal 19 Desember 2023 tentang usulan kebutuhan anggaran keamanan dan TNI tahun 2025, angka yang diusulkan sebesar Rp 353, 52 triliun.
Adapun rapat itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohammad Tonny Harjono ikut hadir dalam pembahasan anggaran tersebut.
Abdul Kharis pun menyampaikan, Komisi I DPR telah menerima surat dari Kemenhan berkaitan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak bisa hadir dalam rapat itu karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika