Laporan Media: Komandan Angkatan Darat Israel Mengundurkan Diri

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM- Sebuah laporan yang dinukilkan Aljazera.net dari sumber Times of Israel yang menyebutkan bahwa IDF mengumumkan bahwa Komandan Angkatan Daratnya, Mayor Jenderal Tamir Yadai, pada Selasa (3/9/2024), telah mengundurkan diri dari jabatannya karena “alasan pribadi”, menurut media Ibrani itu.

Tentara Israel menambahkan bahwa Yadai akan cuti sementara untuk sementara waktu, dan kemudian akan mengajukan pencalonan dirinya untuk “posisi penting” di militer.

Yadai telah menjabat sebagai komandan angkatan darat selama tiga tahun terakhir. Yadai diperkirakan akan meninggalkan jabatannya dalam beberapa minggu mendatang setelah perwira pengganti ditemukan, dan tidak segera jelas siapa yang akan menggantikannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, tentara pendudukan telah menyaksikan serangkaian pengunduran diri dari posisi kepemimpinan dengan seruan pengunduran diri yang lain.

Pengunduran diri Yadai ini menambah deretan pejabat tinggi militer Israel yang memutuskan hengkang dari jabatannya. Pengunduran diri dimulai dengan Kepala Intelijen Mayjen Aharon Haliva  yang telah mengakui kelalaiannya sehingga tidak bisa mendeteksi serangan Hamas lebih awal.

Pada Mei 2024 lalu, Pejabat tinggi Dewan Keamanan Israel, Yoram Hamo, mengundurkan diri ditengah serangan Israel tanpa henti di Jalur Gaza selama 8 bulan.

Yoram Hamo, merupakan pejabat Israel yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan dan perencanaan strategis di Dewan Keamanan Nasional.

BACA JUGA: 7 Layanan Publik di Israel yang Mengalami Pemogokan Massal, Negara Zionis Itu Oleng?

Dilansir dari Middle East Monitor pada Senin (13/5/2024), Yoram Hamo mengundurkan diri karena frustrasi atas kegagalan untuk mencapai keputusan politik mengenai tindakan di masa depan di Jalur Gaza.

Menanggapi kemunduran Hamo, Dewan Keamanan Nasional mengklaim Hamo telah menyatakan niatnya untuk mundur beberapa bulan yang lalu, mengutip "alasan pribadi yang tidak terkait dengan masalah publik."

Sementara itu...

Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina pada Senin (2/9) mengatakan bahwa Israel menargetkan Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari strategi eliminasi dan ekspansi.

"Israel yang berpraktik apartheid menargetkan Gaza dan Tepi Barat secara bersamaan, sebagai bagian dari proses eliminasi, penggantian, dan ekspansi wilayah," kata Francesca Albanese dalam sebuah pernyataan.

Albanese memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer Israel terhadap wilayah utara Tepi Barat menandai "eskalasi berbahaya dari kekerasan berat dan pelanggaran hak asasi manusia" yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina sejak 7 Oktober.

"Kekerasan genosida Israel berisiko menyebar keluar dari Gaza dan ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki," katanya.

Mencatat bahwa hasutan genosida yang terus-menerus oleh para pemimpin dan pejabat tinggi Israel tanpa ada hukuman, dia mengatakan bahwa "Seruan yang semakin keras dari para pemimpin Israel untuk mengubah kota-kota di Tepi Barat dan kamp-kamp pengungsi menjadi 'mini-Gaza' diterjemahkan menjadi operasi militer yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran besar di wilayah perkotaan Tepi Barat."

Albanese menekankan bahwa selama beberapa bulan terakhir, serangan udara dan darat di wilayah Jenin, Nablus, Tulkarem, dan Tubas meningkat secara signifikan, dengan fokus khusus pada kamp-kamp pengungsi.

BACA JUGA: Protes Keras RS Medistra Soal Jilbab, Siapa Dr Diani? Kakeknya Tokoh Utama Muhammadiyah

Albanese menyoroti pula bahwa sejak Oktober lalu, 652 warga Palestina telah tewas di luar Gaza, termasuk 151 anak-anak. Selain itu, ribuan orang terluka, lebih dari 3.300 orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang ditahan secara sewenang-wenang.

"Imunitas jangka panjang yang diberikan kepada Israel memungkinkan proses de-Palestinisasi wilayah yang diduduki, meninggalkan rakyat Palestina di bawah kekuasaan pasukan yang berusaha menghilangkan mereka sebagai kelompok nasional," dia memperingatkan.

Pelapor khusus itu menyerukan kepada komunitas internasional untuk melakukan segala upaya yang bisa segera menghentikan "risiko genosida terhadap rakyat Palestina di bawah pendudukan Israel, memastikan akuntabilitas, dan pada akhirnya mengakhiri kolonisasi Israel atas wilayah Palestina."

Ikuti Whatsapp Channel Republika