E-Materai Eror Saat Pendaftaran CPNS, Ombudsman Minta Pemerintah Tanggung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik perihal terkendalanya akses pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Ombudsman juga mendesak pemerintah memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.

"Keluhan calon peserta seleksi CPNS terkait kelangkaan e-meterai dan sulitnya akses perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah mereviu dan memperbaiki sistem pengadaan e-meterai hingga distribusinya," kata Robert di Jakarta, Senin (9/6/2024).

E-meterai menjadi salah satu syarat yang diwajibkan bagi pelamar CPNS 2024 untuk dibubuhkan pada dokumen persyaratan. Namun, kewajiban ini tidak dibarengi dengan persediaan e-meterai dan kemudahan akses.

Beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan kuota e-meterai dan sulitnya mengakses laman mitra distribusi. Permasalahan ini akhirnya membuat Panselnas memperpanjang batas akhir pendaftaran yang semula 6 September 2024 menjadi 10 September 2024.

"Kelangkaan e-meterai pada gerai-gerai penjualan menjadi keluhan peserta dalam melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini disebabkan salah satunya, PT Peruri hanya berwenang dalam pengadaan namun tidak bisa menjual langsung ke publik," ujar Robert.

Robert menjelaskan penjualan e-meterai hanya bisa dilakukan oleh distributor. Distributor dapat membeli e-materai dengan melakukan transaksi pembayaran melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Setelah tahapan transaksi selesai, PT Peruri mengirimkan e-meterai kepada pihak distributor sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan.

Selanjutnya, Ombudsman menemukan bahwa distribusi e-meterai diselenggarakan oleh 26 distributor. Namun hanya ada 10 distributor yang aktif melakukan penjualan kepada masyarakat umum.

"Permintaan yang sangat tinggi akan e-meterai terjadi menjelang akhir pendaftaran CASN tahun 2024 memerlukan langkah antisipasi oleh PT Peruri yakni peningkatan produksi e-meterai dan kapasitas ruang server," ujar Robert.

Tercatat, hal ini telah disampaikan oleh pihak Ombudsman RI dalam pertemuan koordinasi dan monitoring perihal pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dengan PT Peruri pada Jumat (6/9/2024).

Sebelumnya, Perum Peruri terus melakukan upaya pemulihan kualitas layanan agar website atau laman meterai elektronik dapat berfungsi secara normal dan dapat digunakan kembali oleh seluruh pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. "Masih dalam upaya pemulihan agar segera kembali normal dan bisa diakses," menurut pernyataan resmi Peruri, Kamis pekan lalu.

Peruri melalui Head of Corporate Secretary Adi Sunardi sebelumnya pada Rabu sore, mengungkapkan adanya perlambatan pelayanan e-meterai karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN. Karena itu, laman layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai.

Peruri juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar laman meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," kata Adi.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dibuka pada 20 Agustus 2024. Sebanyak 547 instansi pemerintah yang terdiri dari 69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah menyediakan total 250.407 formasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka pendaftaran CPNS 2024 hingga pekan pertama bulan September 2024. Dikutip dari laman Instagram resmi BKN @bkngoidofficial, penutupan pendaftaran CPNS 2024 adalah Jumat, 6 September 2024, kecuali untuk Kemendikbudristek dan Kemenag. Pendaftaran CPNS 2024 Kemendikbudristek tutup pada 13 September 2024, sedangkan CPNS 2024 Kemenag tutup pada 14 September 2024. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika