Tok! Komisi II DPR Setujui Usulan Penambahan Anggaran Rp 27,8 T untuk Otorita IKN
Sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp 505 miliar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 (27,8 triliun) untuk tahun 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025. "Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan," kata Doli saat rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Sementara itu, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Dia pun memaparkan bahwa sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp 505 miliar.
Lalu, kata dia, total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 itu sebesar Rp 27,8 triliun, sehingga pagu yang diusulkan untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp 28,3 triliun. Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN.
Dia merincikan, kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp 788,5 miliar, bidang pengendalian pembangunan sebesar Rp 106,1 miliar, bidang sosial dan budaya dan masyarakat sebesar Rp 62,5 miliar, bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp 37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp 63 miliar. "Dan terakhir usulan yang paling besar dari kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp 26,7 triliun," kata dia.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas keuangan. Sebab, kata dia, OIKN merupakan salah satu mitra yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.
Selain itu, menurut dia, pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak. "Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," kata Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika