Korut akan Tutup Jalan dan Rel Kereta yang Terhubung ke Korsel
Korut menyebut ini respons terhadap situasi militer yang akut di Semenanjung Korea.
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Tentara Korea Utara (Korut) mengatakan akan memutus semua jalan dan jalur kereta api yang terhubung ke Korea Selatan (Korsel) mulai Rabu (9/10/2024). Korut berencana membangun struktur pertahanan yang kuat di wilayah tersebut sebagai respons terhadap manuver politik Korea Selatan-AS.
“Sebuah proyek akan diluncurkan pertama kali pada 9 Oktober untuk sepenuhnya memutus jalan dan jalur kereta api yang terhubung ke Korea Selatan dan membentengi wilayah terkait di pihak kami dengan struktur pertahanan yang kuat,” kata staf umum Tentara Rakyat Korea Utara seperti dilaporkan KCNA, Rabu (9/10/2024).
Tentara tersebut menuturkan tindakan menutup dan memblokir secara permanen perbatasan selatan dengan ROK (Korea Selatan), negara musuh utama dan musuh utama yang tidak berubah. Dalam situasi saat ini merupakan tindakan membela diri untuk mencegah perang dan melindungi keamanan DPRK (Korea Utara).
Korea Utara mengatakan mereka mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih kuat sebagai respons terhadap situasi militer yang akut di Semenanjung Korea. Korut mengacu pada latihan militer Korea Selatan yang dilakukan dekat perbatasan dan kunjungan aset nuklir strategis Amerika Serikat ke wilayah tersebut.
Militer Korea Utara menyatakan mereka mengirimkan pesan telepon kepada militer AS di Korea Selatan pada pukul 09.45 pagi (07.45 WIB) untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak sengaja terkait proyek penguatan.
Pengumuman penutupan jalan dan rel kereta tersebut disampaikan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Semenanjung Korea. Korea Utara mengirimkan balon-balon pembawa sampah ke arah Korea Selatan dan secara terbuka mengungkapkan fasilitas pengayaan uranium untuk pertama kalinya.
AS menempatkan sekitar 28.000 tentara di Korea Selatan untuk mencegah agresi Korea Utara, sebuah warisan Perang Korea tahun 1950-1953 yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.