Dekan FEB UI Tegaskan Bahlil Lahadalia Penuhi Syarat Kelulusan S3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto menyampaikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menerbitkan ulang artikelnya di jurnal lain sebagai syarat kelulusan pendidikan doktoralnya.

Teguh yang juga merupakan co-promotor disertasi tersebut, menyatakan, polemik terkait artikel kelulusan Bahlil yang diterbitkan di jurnal predator sudah diselesaikan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI sejak April 2024. Sebelumnya, Bahlil sudah mengirimkan tulisannya ke dua jurnal yang terdaftar di indeks Scopus, yakni Migration Letters dan Kurdish Studies.

Namun, kedua jurnal tersebut sudah berstatus discontinued sehingga menjadi jurnal predator (jurnal yang menerbitkan karya penulis tanpa melalui peninjauan) saat artikelnya diterbitkan pada Juli 2024. Bahlil kemudian diwajibkan untuk menyusun artikel baru di jurnal yang lebih bereputasi, seperti Elsevier, Taylor & Francis, Springer, Sage, serta Wiley & Son.

"Bahlil harus menulis ulang di jurnal lain untuk syarat kelulusan. Tidak benar bahwa Bahlil lulus dengan jurnal predator," kata Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Bahlil pun kini telah memenuhi syarat kelulusan dengan menerbitkan tulisannya dalam tiga jurnal. Ketiga jurnal tersebut adalah Journal of ASEAN Studies yang terdaftar dalam indeks Scopus, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan yang terakreditasi SINTA (Science and Technology Index) 2, serta Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen yang juga terakreditasi SINTA 2.

Teguh mengaku, menyarankan Bahlil untuk menempuh S3 jalur riset di SKSG UI, bukan mengambil S3 di FEB UI. Pasalnya, di semester pertama ada kuliah terstruktur pada hari kerja yang kemungkinan sulit dihadiri Bahlil karena tugasnya sebagai menteri.

Bahlil pun telah memenuhi syarat untuk mendaftar S3 di SKSG UI karena lulus Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) pada 2009, seperti yang tertera dalam ijazahnya pada sistem SKSG UI. "Bahlil juga telah menempuh empat semester (dalam pendidikan S3-nya), sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 26/2022, sehingga layak untuk maju ke tahap promosi," ujar Teguh.

Ketua umum DPP Partai Golkar itu lulus meraih gelar Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global UI dengan predikat cumlaude pada 16 Oktober 2024. Sementara terkait polemik prlagiarisme pada disertasi Bahlil yang dianggap memiliki kesamaan mencapai 95 persen berdasarkan aplikasi cek plagiarisme Turnitin, pihak universitas menyatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan dalam sistem mereka.

Sebelumnya, beredar tangkapan layar jika disertasi Bahlil hampir semuanya mirip dengan milik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan, yang benar adalah keaslian disertasi Bahlil melalui akun Turnitin kampus dan mendapatkan hasil kesamaan sebesar 13 persen.

Hal itu dilakukan seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memeriksa disertasi Bahlil. Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository Turnitin kampus.

Saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan hingga 100 persen karena dokumen tersebut sudah terekam dalam database Turnitin sebagai dokumen resmi. "Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," kata Maila menjelaskan.

Raih gelar doktor

Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), setelah mempertahankan disertasi 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia' dalam Sidang Promosi Doktor di Makara Art Center UI, Kota Depok, Rabu (16/10/2024).

Disertasi Bahlil tersebut menyoroti tentang pentingnya reformulasi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah belum mendapat dana transfer yang adil untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan di daerah.

Usai Pelantikan Prabowo, Jokowi Pulang ke Solo Naik Pesawat Komersial Jokowi Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN: Permintaan Pak Prabowo Calon Menteri, Termasuk Budi Gunawan Ikut Pembekalan di Hambalang "Pengusaha daerah juga belum terlibat secara maksimal dalam ekosistem hilirisasi, sementara hilirisasi masih didominasi oleh investor asing," kata Bahlil.

Selain itu, investor di daerah belum memiliki rencana diversifikasi jangka panjang yang berdampak pada keberlanjutan hilirisasi di masa mendatang. Dalam penelitiannya, Bahlil menemukan, hilirisasi saat ini menghasilkan dampak positif, khususnya bagi pemerintah pusat dan investor melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), investasi, dan ekspor.

Namun, ia juga mengidentifikasi empat masalah utama yang perlu segera disikapi. Guna mengatasi tantangan tersebut, Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi agar lebih adil bagi pemerintah daerah.

Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah untuk menciptakan nilai tambah lokal. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan nasional yang terlibat dalam hilirisasi. Terakhir, kewajiban diversifikasi jangka panjang bagi investor guna memastikan keberlanjutan setelah cadangan mineral habis.

Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas dengan mandat dari presiden untuk mengoordinasikan kebijakan hilirisasi, baik dengan pemerintah maupun pelaku usaha, serta mengusulkan penguatan tata kelola yang berorientasi pada hasil konkret. Selain itu, penerapan conditionalities dan pendekatan yang iteratif dan eksperimental.

"Saya berharap temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau pemangku kepentingan lain di Indonesia yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mereformulasi kebijakan hilirisasi nikel dan memperkuat kelembagaan serta tata kelola untuk mendukung hilirisasi industri sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjuta," ucap Bahlil.

Ketua umum DPP Partai Golkar tersebut tercatat sebagai mahasiswa doktor pada SKSG UI mulai pada tahun akademik 2022/2023 term 2 hingga lulus 2024/2025 term 1 atau empat semester. Masa studi tersebut sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Rektor UI Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI, yang menyebutkan bahwa Program Doktor dirancang untuk enam semester, dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam empat semester dan selama-lamanya 10 semester.

Dengan gelar doktor tersebut, Bahlil memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kebijakan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Sidang tersebut diketuai oleh Prof Dr I Ketut Surajaya SS .

Ikuti Whatsapp Channel Republika