Obrolan Tertutup Pejabat Palestina dengan Amerika di Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pejabat Amerika Serikat (AS) pada Jumat (1/11) membahas upaya untuk menghentikan serbuan Israel yang terus berlangsung di Gaza utara.

Hussein al-Sheikh, sekretaris Komite Eksekutif PLO, bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, di Tepi Barat bagian tengah, menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Para pejabat itu menekankan bahwa serangan di Gaza harus segera dihentikan. Merereka juga mengecam kejahatan serta pembantaian terbaru yang dilakukan Israel di wilayah tersebut.

Namun, AS masih menyediakan pasokan militer untuk Israel meskipun ada seruan internasional untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel.

Washington telah memberikan bantuan militer sebesar 17,9 miliar dolar AS (sekitar Rp280,8 triliun) kepada Israel sejak Oktober tahun lalu, menurut laporan yang disusun oleh Watson Institute for International and Public Affairs di Brown University.

Al-Sheikh kembali menegaskan penolakan tegas Palestina terhadap setiap upaya Israel untuk melakukan pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

Kedua pejabat juga membahas pembukaan kembali perbatasan untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sudah lebih dari 1.200 orang tewas di Gaza utara sejak gempuran mulai dilancarkan pada 5 Oktober, menurut Layanan Pertahanan Sipil Palestina.

Israel terus melancarkan serangan yang menghancurkan di Gaza sejak Oktober tahun lalu, Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 43.200 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, terbunuh serta sedikitnya 101.800 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Israel di Mahkamah Internasional menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

Konferensi Jenewa

Utusan Palestina untuk PBB di New York, Riyad Mansour, pada Jumat (1/11) mengatakan ia berharap konferensi Jenewa tentang konflik Timur Tengah dapat berlangsung "secepat mungkin."

Pernyataan Mansour muncul setelah Presiden Swiss Viola Amherd pada Senin menyatakan bahwa konferensi tentang konflik tersebut akan diselenggarakan di Jenewa dalam beberapa bulan mendatang.

"Saya tahu bahwa delegasi kami di sini, di Jenewa, bersama pemerintah Swiss, sedang mengatur tanggal dan rincian penyelenggaraan konferensi ini," ujar Mansour dalam pertemuan di Jenewa dengan Asosiasi Koresponden Terakreditasi untuk PBB (ACANU).

Mengacu pada Konvensi Jenewa Keempat, ia menyatakan: "Ketika terjadi kejahatan dengan skala seperti yang benar-benar terjadi di Jalur Gaza dan juga di Tepi Barat -- dengan kekerasan dari para pemukim terhadap penduduk sipil Palestina -- maka seharusnya semua negara anggota Konvensi Jenewa Keempat dan hukum kemanusiaan internasional memastikan penghormatan atas ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa Keempat setiap saat."

"Kami berharap... negara-negara yang akan segera bertemu untuk menanggapi seruan dari Majelis Umum, (untuk) menghasilkan dokumen, sebuah sikap yang akan berkontribusi menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini terhadap rakyat Palestina, melanggar hak asasi manusia mereka di wilayah yang diduduki, khususnya di Jalur Gaza," katanya.

Mansour juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan cara para penyelenggara berkontribusi dalam "memperpendek usia pendudukan ilegal ini dan mengakhirinya."

Mengenai pembentukan gencatan senjata, Mansour mengatakan Palestina menyambut "setiap upaya."

"Kami terlibat dalam segala upaya untuk segera mencapai gencatan senjata karena kami peduli untuk menyelamatkan nyawa," katanya.

Ia juga mencatat bahwa gencatan senjata tidak hanya akan menyelamatkan nyawa rakyat Palestina tetapi juga nyawa warga Israel, termasuk sandera, karena "perang yang berlanjut mengancam nyawa mereka" juga.

Israel terus melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak terjadinya serangan Hamas tahun lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 43.200 orang telah tewas sejak saat itu, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 101.600 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika