Tekanan AS terhadap Israel untuk Masukkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Berhasil?

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menyadari bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza “belum cukup”, kata seorang pejabat Pentagon -- markas besar Departemen Pertahanan -- pada Kamis (14/11).

“Kami tahu betapa gentingnya situasi kemanusiaan di Gaza," kata juru bicara Pentagon, Sabrina Singh, kepada wartawan. "Itu sebabnya setiap hari, tidak hanya di departemen ini, tetapi juga lintas lembaga, terus bekerja sama dengan mitra di pihak Israel guna mengirimkan lebih banyak bantuan, karena kami tahu belum cukup (bantuan) yang masuk," ujarnya.

Pemerintah AS, melalui surat tertanggal 13 Oktober, menetapkan tenggat 30 hari bagi Israel untuk meningkatkan akses bantuan di wilayah Palestina yang terkepung. Israel diancam kehilangan bantuan militer dari AS jika persyaratan itu tidak dipenuhi.

Delapan organisasi kemanusiaan menyatakan bahwa Israel belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh AS untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

Singh mengatakan Israel membuka perlintasan bantuan ke Gaza "karena tekanan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel."

"Saya rasa tidak adil jika mengatakan bahwa tekanan kami tidak berhasil. Berhasil. Namun, apakah masih bisa dilakukan lebih banyak? Ya, tentu saja," katanya, menambahkan.

Singh mengatakan bahwa “belum cukup yang dilakukan di Gaza,” tetapi AS akan terus mendorong perwujudan gencatan senjata serta lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut.

AS akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra di pihak Israel dan “mendesak mereka untuk memindahkan … warga sipil dari zona pertempuran, karena hal itu menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat,” ujarnya.

Israel terus menggempur Gaza sejak serangan lintas perbatasan oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.700 orang dan menjadikan wilayah tersebut hampir tak layak huni.

Israel di Mahkamah Internasional menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza. 

Visa untuk keluarga Gaza

Sebanyak 24 anggota parlemen Inggris menyerukan pemerintah mereka untuk meluncurkan Skema Visa Keluarga Gaza, yang mengizinkan warga Palestina untuk bersatu dengan anggota keluarga mereka dan mendapatkan tempat perlindungan sementara.

Dalam mosi awal yang diajukan oleh Anggota Parlemen Partai Buruh dan Koperasi, Rachael Maskell, meminta pemerintah untuk memperkenalkan Skema Visa Keluarga Gaza berdasarkan Skema Keluarga Ukraina, yang diluncurkan pada Maret 2022 setelah perang Rusia dimulai.

Skema ini memungkinkan orang yang tinggal di Inggris untuk mensponsori warga negara Ukraina atau keluarga tertentu untuk datang dan tinggal di Inggris bersama mereka, asalkan mereka memiliki akomodasi yang sesuai untuk ditawarkan.

Maskel mengatakan ia telah mengajukan mosi awal tersebut ke House of Commons (majelis rendah parlemen) pada Selasa dan meminta rakyat Inggris mendesak anggota parlemen mereka menandatanganinya.

Pada Rabu pagi, mosi tersebut telah ditandatangani 24 anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat dan Buruh, Demokrat Liberal, Partai Hijau, Partai Nasional Skotlandia, Plaid Cymru, dan Partai Aliansi, serta empat anggota parlemen independen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika