Ini Alasan Pramono Menolak Ide Memindahkan Balai Kota Jakarta yang Digagas Ridwan Kamil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tegas menolak ide pemindahan Balai Kota Jakarta dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara yang diwacanakan Ridwan Kamil atau RK. Pasalnya, akan banyak kantor pemerintahan yang tak lagi digunakan saat ibu kota negara benar-benar pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ya jangan dipindahkan. Gimana mau dipindahkan wong ibu kotanya aja sudah pindah," kata Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Menurut politisi PDIP itu, pindahnya ibu kota negara akan membuat banyak gedung-gedung yang tidak lagi dimanfaatkan pemerintah pusat dengan maksimal. Karena itu, akan lebih baik Balai Kota tetap di Jakarta Pusat, karena dekat dengan gedung kementerian/lembaga yang nantinya tak lagi digunakan pemerintah pusat.

Nantinya, Pramono mengatakan, kantor-kantor kementerian lembaga yang mayoritas berada di daerah Monas akan diperbaiki. "Jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin," demikian kata Pramono.

Sebelumnya, wacana untuk memindahkan Balai Kota Jakarta juga sempat dibahas dalam debat terakhir cagub-cawagub Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Ahad (17/11/2024). Pramono sempat menyinggung wacana yang sempat dilontarkan oleh RK.

Pramono juga mengungkit perihal rencana RK yang ingin memindahkan Balai Kota Jakarta yang sekarang ada di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Padahal, semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar), RK yang memiliki rencana memindahkan Gedung Sate ke Tegalluar tak bisa merealisasikan rencana itu.

"Untuk itu, kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk dipindahkan? Karena Jakarta bukan ibu kota lagi, dan di pusat pemerintahan Balai Kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu? Terima kasih," tanya Pramono.

Sementara itu, RK mengaku akan selalu konsisten dengan wacana yang disampaikannya. Ia mengaku sempat pernah ingin memindahkan Gedung Sate ke Tegalluar. Pasalnya, Bandung yang sudah menjadi kota wisata telah bercampur dengan kota pemerintahan. Akibatnya, kemacetan terjadi di berbagai wilayah Kota Bandung.

"Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas, karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga, ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok lagi untuk ada pusat pemerintahan. Maka, ada wacana itu," kata dia.

Menurut dia, hal yang sama juga terjadi di Jakarta. Menurut dia, wilayah Jakarta Pusat sudah tak bisa lagi dijadikan pusat pemerintahan. Ia menilai, salah satu cara melakukan penataan kota adalah mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota. Apalagi, di Jakarta Utara terdapat lahan luas dan memiliki akses yang bagus.

"Tinggal kita bikin pusat bisnis baru, dengan entertainment-nya, yang merupakan akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD. Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika