Soal Ojol Dilarang Pakai Pertalite, Legislator Wanti-Wanti Ini untuk Menteri ESDM Bahlil

Bahlil memberi sinyal, ojek online (ojol) tak akan diberi BBM bersubsidi pertalite.

Republika/Putra M. Akbar
Pengemudi ojek online mengisi bahan bakar di SPBU Cikini, Jakarta Pusat. Pemerintah mewacanakan menyetop BBM bersubisdi pertalite kepada para pengemudi ojek online (ojol).
Rep: Frederikus Bata Red: Mas Alamil Huda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah agar tak perlu buru-buru memutuskan kebijakan untuk menyetop BBM bersubisdi pertalite kepada para pengemudi ojek online (ojol). Hal ini disampaikan Sartono menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berisi sinyal jika ojek online (ojol) tak akan diberi bahan bahar minyak (BBM) subsidi.

Bahlil menyebut ojol merupakan kegiatan usaha. Menurut Sartono, itu perlu disikapi secara bijak. "Jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru, bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat)," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Sartono menuturkan, peran strategis ojol saat ini bisa sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (pekerjaan riil). Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung UMKM, serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Menurutnya, dengan mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha (besar) tanpa melihat konteks ini, hal tersebut dinilai tidak tepat.

Lebih lanjut Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dampak ekonomi dan sosial jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi. Menurutnya akan ada dampak besar pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol.

Oleh karena itu, Sartono menilai, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang.

"Kami di DPR RI, akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan," ujar legislator dapil Jatim VII ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan terkait skema pengemudi ojek online (ojol) yang tak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir. Dikatakan Bahlil hingga saat ini pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

"Belum ada keputusan final," ujar Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat. "Yang jelas kita akan membuat adil semuanya," ujar dia.

Minum ini sebelum tidur dan diabetes akan hilang selamanya!

Baca Juga


Kepala botak ini akan tumbuh dalam 30 menit
Minum ini sebelum tidur dan diabetes akan hilang selamanya!

Lebih lanjut, ia mengatakan sudah melapor terkait rencana formulasi subsidi yang bakal digunakan kepada Presiden Prabowo, serta tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi," kata dia.

Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Adapun skema subsidi energi yang diajukan oleh Bahlil, salah satunya yakni formula campuran (blending), yakni subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Skema ini, ditegaskan Bahlil untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler