FSGI Desak Pemerintah Klarifikasi Kenaikan Gaji Guru, Kenyataannya Hanya Naik Rp500 Ribu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari guru Nasional (HGN) di Stadion Jakarta International Veledrome pada Kamis (28/11/2024) menyisakan beragam komentar. Hal ini dikarenakan pidato itu menyisakan pertanyaan dari para guru.

FSGI memantau banyak guru swasta yang sudah euforia mengira ada kenaikan fantastis sebesar Rp 2 juta. Padahal nyatanya hanya Rp 500 ribu yang semula tunjangan profesinya hanya Rp 1,5 juta.

Sedangkan para guru ASN mengira ada dua kali lipat gaji pokok besaran tunjangan profesinya. Padahal tidak ada perubahan sama sekali menurut FSGI.

"Mungkin ini yang namanya prank kenaikan gaji dari janji kampanye Prabowo-Gibran," kata Wakil Sekjen FSGI, Mansur dalam keterangannya pada Senin (2/11/2024).

Mansur menyebutkan, guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Padahal dari pemerintahan sebelumnya memang sudah mendapatkan 1x gaji pokok atau tidak ada yang berubah. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta yang semula Rp 1,5 juta.

"Namun para guru gagal paham pernyataan presiden," ujar Mansur.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo memandang menaikkan gaji guru sebagaimana janji kampanye Pilpres Prabowo-Gibran hal yang sangat mustahil terjadi. Karena, menurutnya, tidak ada sumber dana untuk kenaikan gaji guru.

"APBN kita sudah minus karena harus membiaya makan bergizi gratis Rp 10.000/siswa/hari. Kebijakan makan siang gratis tentu akan mengerus dalam APBN kita," ujar Heru.

Oleh karena itu, Heru menilai terdapat mis-informasi dalam pernyataan tersebut. Hal ini terbukti dengan munculnya berita di mana-mana bahwa guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta, naik sebesar 1 kali gaji pokok, dan guru non ASN akan mendapatkan tunjangan 2 juta rupiah.

"Untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak pemerintah segera mengkalarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas,” ujar Heru.

Saat kampanye, Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan naiknya gaji guru hingga Rp2 juta. Janji ini kembali ditegaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menyebut kakaknya bakal menambah gaji guru Rp2 juta per bulan setiap tahunnya.

Sebelumnya saat berpidato di agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Veledrom Rawamangun, Jakarta, Kamis pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Angka itu naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa kami walau baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan," ujar Prabowo.

Dalam kegiatan itu, Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Presiden menguraikan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN.

Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan. Presiden mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.

"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang berserfitikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," katanya.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka.

Adapun bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi, kata Presiden, akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu kelompok ini.

“Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika