Qatar Lanjutkan Mediasi Gencatan Senjata Gaza Palestina Setelah Jeda Sebulan

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Qatar menegaskan kembali perannya untuk memediasi negosiasi gencatan senjata Gaza, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani saat pembukaan Forum Doha ke-22 pada Sabtu.

Langkah tersebut dilakukan setelah Qatar menangguhkan upaya mediasi hampir satu bulan lalu, dengan alasan kurangnya "keseriusan" dari pihak-pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut.

Sheikh Mohammed menekankan bahwa keputusan Qatar untuk kembali berunding didorong oleh momentum baru dalam negosiasi tersebut, terutama setelah terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Qatar menyoroti krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, seraya menekankan bahwa dampaknya menyebar ke negara tetangga Lebanon dan Suriah.

Dia menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan segala upaya guna mengakhiri penderitaan rakyat di Gaza.

Forum Doha 2024, yang akan berlangsung selama dua hari, diselenggarakan di Doha dengan tema "Keniscayaan Inovasi."

Lebih dari 4.500 peserta dari lebih dari 150 negara, termasuk tujuh kepala negara, tujuh perdana menteri, dan 15 menteri luar negeri, diperkirakan akan hadir, menurut keterangan resmi.

Upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas gagal karena penolakan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung.

Israel telah melancarkan perang genosida di Jalur Gaza, menyebabkan kematian lebih dari 44.600 orang, dengan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.

Kecaman Indonesia

Indonesia mengecam keras pengeboman dan penyerangan militer Israel terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara yang mengharuskan evakuasi tim MER-C.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), di dalam platform medsos X, Sabtu, menyebutkan bahwa serangan Israel tersebut memaksa tim medis Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia untuk meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut.

Serangan itu merupakan bagian dari agresi Israel yang menyasar fasilitas sipil yang merupakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

Terkait hal itu, Indonesia mendesak komunitas internasional agar meningkatkan tekanan kepada Israel untuk segera menghentikan semua kekerasan dan mematuhi semua kewajiban internasionalnya, termasuk memastikan perlindungan bagi warga sipil dan pekerja kemanusiaan.

Sebagaimana diwartakan, Kemlu RI terus berkoordinasi dengan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) terkait keberadaan dan keselamatan tim medis mereka di Gaza, yang saat ini telah tiba dengan selamat di Public Aid Hospital Gaza.

"Enam tenaga medis MER-C saat ini telah tiba dengan selamat di Public Aid Hospital di Gaza dan melanjutkan tugas kemanusiaan di fasilitas kesehatan tersebut," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Judha mengatakan melalui koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tim medis MER-C ditempatkan di Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Gaza Utara sejak 1 Desember. Selanjutnya, kata Judha, tim medis MER-C diminta meninggalkan RS Kamal Adwan pada Jumat (6/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika