Imbas Darurat Militer, Mantan Menhan Korsel Ditahan

SEOUL -- Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan (menhan Korsel) ditangkap pada Ahad (8/12/2024), menurut laporan media lokal, sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol selamat dari pemungutan suara pemakzulan terkait upayanya yang dianggap bencana untuk memberlakukan darurat militer. Mosi tersebut gagal karena pemboikotan pemungutan suara oleh partai Yoon, meskipun massa besar menghadapi suhu beku dalam aksi protes malam di luar parlemen di Seoul untuk menuntut pemberhentian presiden.

Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri sebagai menhan setelah penangguhan singkat pemerintahan sipil pada Selasa (3/12/2024) malam oleh Presiden Yoon, yang melibatkan pengerahan tentara dan helikopter ke parlemen. Yoon terpaksa mencabut perintah tersebut beberapa jam kemudian, dan parlemen menolak dekritnya.

Kim sebelumnya telah dikenakan larangan bepergian. Polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon, Kim, dan pihak lainnya atas dugaan pemberontakan.

Kantor kejaksaan belum dapat memberikan komentar segera mengenai penangkapan Kim, yang dilaporkan oleh kantor berita Yonhap dan beberapa media lokal lainnya pada Minggu pagi.

Partai oposisi sempat mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk lolos. Tetapi hampir semua anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon memboikotnya, sehingga mosi tersebut gagal.

PPP menyatakan setelah pemungutan suara, mereka memblokir pemakzulan untuk menghindari "perpecahan dan kekacauan yang parah," serta menambahkan bahwa mereka akan "menyelesaikan krisis ini dengan cara yang lebih tertib dan bertanggung jawab."

Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan, partainya telah "secara efektif mendapatkan" janji Yoon untuk mundur, dan menyebutkan bahwa hingga hal itu terjadi. Presiden Yoon akan "dikeluarkan secara efektif dari tugas-tugasnya," meninggalkan perdana menteri dan partai untuk mengelola urusan negara.

Kegagalan mosi pemakzulan menjadi pukulan besar bagi massa--yang berjumlah 150 ribu menurut polisi, dan satu juta menurut penyelenggara--yang berdemonstrasi di luar parlemen.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menyebut aksi walkout PPP sebagai "kegagalan untuk terlibat dalam proses demokrasi" oleh partai penguasa. "Meskipun kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan hari ini, saya tidak berkecil hati atau kecewa karena kami akan mencapainya pada akhirnya," kata seorang pengunjuk rasa, Jo Ah-gyeong (30 tahun) pada Sabtu.

Oposisi telah berjanji untuk mencoba memakzulkan Yoon lagi secepatnya pada Rabu, dan banyak pengunjuk rasa bersumpah untuk melanjutkan demonstrasi akhir pekan depan. "Saya akan memakzulkan Yoon Suk Yeol, yang telah menjadi risiko terbesar bagi Korea Selatan, dengan segala cara," kata pemimpin oposisi Lee Jae-myung.

Sebelum pemungutan suara di parlemen, Presiden Yoon, telah meminta maaf atas kekacauan tersebut tetapi mengatakan ia akan menyerahkan keputusan tentang nasibnya kepada partainya. "Saya menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi publik. Saya dengan tulus meminta maaf," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, penampilan publik pertamanya dalam tiga hari.

Yoon mengatakan akan "mempercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatan saya."

Ikuti Whatsapp Channel Republika