Kepala Pasukan Khusus Korsel Salahkan Eks Menhan Terkait Darurat Militer

REPUBLIKA.CO.ID, SOEUL -- Kepala Unit Pasukan Khusus Korea Selatan (Korsel), yang dilibatkan dalam penerapan darurat militer pada pekan lalu, menyebutkan, para prajuritnya menjadi korban yang dimanfaatkan oleh mantan menteri pertahanan (menhan) Kim Yong-hyun. Tuduhan itu dilontarkan Kolonel Kim Hyun-tae, kepala Grup Misi Khusus 707, pada Senin (9/12/2024). 

"Pasukan Unit 707 adalah korban yang paling malang yang dimanfaatkan oleh mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun," kata Kim dilaporkan Yonhap, saat berbicara pada konferensi pers dekat Kantor Kepresidenan, Seoul, Senin.

Kim berjanji akan bertanggung jawab penuh secara hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan unitnya. Kim menyebut dirinya sebagai komandan yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, serta mengatakan bahwa para prajuritnya hanya bersalah karena mengikuti perintahnya.

Grup Misi Khusus 707 dikerahkan untuk menyerbu Majelis Nasional setelah Presiden Yoon Suk Yeol Yoon pada Selasa (3/12/2024) malam, mendadak mendeklarasikan status darurat militer. Yoon membatalkan keputusan tersebut setelah para legislator secara bulat memutuskan untuk menolak penerapan status tersebut.

Baca: Imbas Darurat Militer, Mantan Menhan Korsel Ditahan

Kejaksaan Korsel sementara ini telah memulai penyelidikan terhadap mantan Menhan Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan terkait darurat militer yang dideklarasikan Yoon. Jaksa menginterogasi sang mantan menhan pada Ahad (8/12/2024) sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pengkhianatan terkait penerapan darurat militer.

Beberapa pihak menduga bahwa Kim adalah orang yang menyarankan Yoon untuk mendeklarasikan darurat militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika