Dituding Sabotase Perundingan, Ratusan Ribu Warga Israel Desak Netanyahu Mundur
Pemimpin oposisi berjanji untuk menjatuhkan pemerintah dalam pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM — Untuk kesekian kalinya, ratusan ribu warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Sabtu (21/12/2024) untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya.
Para demonstran menuduh Pemerintahan Netanyahu menghalangi tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan pejuang di Gaza.
Ratusan ribu orang turun ke jalan berunjukrasa melawan Netanyahu. Mereka mengulangi desakan agar Kabinet Perang, yang disebut sebagai pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel, mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini.
Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya. Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya.
Saat berbicara kepada demonstran di Jalan Kaplan dekat kementerian tersebut, pemimpin oposisi sekaligus mantan kepala otoritas pemerintahan Yair Lapid berjanji untuk menjatuhkan pemerintah dalam pemilu.
Lapid menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pemerintahan Netanyahu dan tidak akan mundur.
"Kami akan menang. Bibi (Netanyahu) sebenarnya tidak semakin kuat. Rakyat tidak mendukung mereka. Tidak ada pemilu karena mereka takut akan hasil pemilu karena mereka tahu kebenarannya," ujar Lapid.
Dugaan sabotase negosiasi
Sebelum aksi protes di Tel Aviv, Einav Zangauker, ibu dari tahanan Israel Matan Zangauker, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.
Zangauker mengkritik Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer di Gaza demi keuntungan politik dan menolak kesepakatan pertukaran tahanan."Mengakhiri perang bukanlah halangan atau biaya. Mengakhiri perang untuk membawa pulang semua tahanan adalah tujuannya," katanya.
Netanyahu dituduh oleh warga Israel dan opini publik internasional menolak negosiasi pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena alasan politik. Diperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel di Gaza.