Rp 4,95 triliun Dana 6.497 Desa di Aceh Tersalurkan, Begini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut desa-desa di Provinsi Aceh telah selesai menyalurkan Dana Desa 2024. Hal itu dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan. Contohnya bantuan langsung tunai hingga ketahanan pangan, dengan realisasi akhir sebesar Rp4,95 triliun.

“Penyaluran Dana Desa Aceh 2024 sudah tuntas, sebesar Rp 4,95 triliun. Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama kepada pemerintah daerah atas capaian 99,94 persen ini,” kata Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri, di Banda Aceh, Jumat.

Pada 2024, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp 4,95 triliun, termasuk dana tambahan atau insentif Dana Desa. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 6.497 desa tersebar di seluruh daerah paling barat Indonesia itu.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyaluran yang ditentukan penggunaan (earmark), yaitu untuk mendanai program BLT, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting.

Lalu, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark), yakni untuk mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aznal menjelaskan dari seluruh desa di Tanah Rencong, hanya tiga desa yang tidak dapat mencairkan Dana Desa 2024, yakni Desa Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji dan Desa Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli di Kabupaten Pidie.

Pemerintah kedua desa tersebut tidak dapat melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) lantaran tidak adanya kesepakatan antara kepala desa dengan tuha peut atau aparatur gampong, sehingga tidak bisa mencairkan Dana Desa.

Satu desa lagi, lanjut Aznal, yakni Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang yang juga tidak dapat cair Dana Desa 2024 karena masih dalam pemeriksaan oleh inspektorat, karena adanya penyelewengan Dana Desa tahun 2023.

“Diharapkan tiga desa tersebut di Kabupaten Pidie dan Aceh Tamiang ini, pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut supaya tiga desa ini dapat salur Dana Desa 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan Dana Desa pada 2025 akan fokus pada beberapa hal, di antaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT, dan penguatan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Selanjutnya penggunaan untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan terhadap program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.

Kemudian, pembangunan berbasis padat karya dan penggunaan bahan baku lokal, program sektor prioritas lain di desa seperti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya, serta dana operasional pemerintah desa.

Aznal meminta kepada pemerintah desa segera menyiapkan peraturan Desa tentang APBDes atau APBG 2025 sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa pada tahun depan.

“Selanjutnya diharapkan juga pencairannya bisa awal Januari 2025. Target kita 2025 semua desa di Aceh tersalurkan Dana Desa atau 100 persen,” ujarnya pula.

Untuk kedaruratan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa dana desa boleh dimanfaatkan untuk kondisi darurat, seperti bencana alam.

"Dana desa untuk kedaruratan boleh dipakai," kata Yandri saat meninjau lokasi pengungsian korban bencana alam di Desa Lembur Sawah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Senin, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

Dia memastikan hal tersebut tidak menyalahi regulasi, meskipun tidak tertulis dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025 mendatang.

Yandri mempersilakan kepala desa terkait untuk memanfaatkan dana desa dalam melaksanakan pertolongan pertama saat terjadi bencana. Ia mengatakan tidak ingin ketiadaan regulasi justru menghambat pemanfaatan dana yang dikucurkan untuk meringankan beban rakyat tersebut.

Tujuh desa di Kecamatan Pabaruan diketahui berada di lokasi yang rawan bencana, sehingga harus dilakukan relokasi lahan dan membangun hunian tetap untuk warga.

Oleh karena itu, Mendes Yandri menghubungi beberapa pihak terkait seperti Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memastikan lancarnya relokasi lahan, meminimalisasi konflik dalam prosesnya, serta mencukupi kebutuhan dasar seluruh warga yang terlibat.

"Kita ingin semua kolaborasi apakah para menteri terkait, kepala badan, TNI, Polri, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, anggota dewan semua berjibaku termasuk pihak ketiga seperti bank," ucap Yandri.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri dan Wamendes A Riza Patria bersama para pejabat tinggi madya Kemendes PDT menyerahkan 1.300 paket sembako untuk 297 KK korban terdampak bencana tanah longsor. Ia juga melihat kondisi tenda hingga dapur umum serta berbincang langsung dengan para pengungsi.

Sebelum meninggalkan lokasi, Mendes Yandri memastikan akan terus mengawal proses relokasi tersebut, dan meminta agar para pengungsi bersabar dan kuat atas bencana yang terjadi. Tidak hanya Kemendes PDT, kata dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran di Kabinet Merah Putih juga akan menjadikannya sebagai prioritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika