Alhamdulillah, Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp 80 Jutaan
Komponen penurunan harga berasal dari ongkos pesawat, hotel, dan layanan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii memastikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji 2025 akan turun hingga berada di angka sekitar Rp 80 juta. Dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya, biaya haji ditetapkan rata-rata sebesar Rp 93,4 juta.
Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyisiran terkait biaya haji 2025. Namun, kata dia, yang pasti di pengusulan pertama nanti BPIH sudah diturunkan.
"Kalau biasanya kan agak lebih tinggi (usulannya) supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini di penawaran awal saja itu sudah turun jadi insyaAllah itu bisa lebih turun mungkin di angka 80-an lah, 80 berapa gitu," ujar Wamenag saat ditanya usai menghadiri acara Pelantikan Pejabat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Dia menjelaskan, dalam mengusulkan BPIH 2025 pihaknya akan melakukan efisiensi di bidang transportasi. Karena, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya sudah memotong ongkos pesawat.
"Efisiensinya itu banyak mungkin yang paling signifikan itu kan pesawat. Ini kan kemarin presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat ya kalau itu nanti berlaku di haji itu kan sudah juga sebuah penurunan yang signifikan," ucap Wamenag.
Selain itu, menurut dia, pihaknya nanti juga akan melakukan efisiensi di layanan hotel dan biaya layanan di Armuzna pada puncak haji. Karena, menurut dia, saat ini sudah banyak perusahaan penyedia layanan di Armuzna yang mungkin bisa bersaing harga.
"Di Armuzna ini kita sisir kembali lah karena setelah kita baca dan tim datang ke sana kayaknya karena dulu perusahaan itu tidak banyak, sehingga kan ada sedikit monopoli. Ini sekarang begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif akhirnya kita belajar oh sebenarnya bisa segini, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas," kata Wamenag.
Sedangkan terkait masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi sendiri masih dalam pembahasan. Karena, menurut dia, hal ini juga terkait dengan slot penerbangan yang tersedia.
Karena itu, lanjut dia, setelah menyelesaikan proyek Kampung Haji di Makkah, pihaknya juga akan melakukan kerjasama agar pesawat yang membawa jamaah haji bisa mendarat di Thaif.
"Kalau Thaif itu sudah bisa didaratkan pesawat-pesawat besar mungkin kita bisa mengurus dari awal, karena presiden punya kedekatan dengan MBS kan supaya kita mendaratnya di Thaif. Kalau itu bisa, jadi kita gak terganggu slot dengan penerbangan negara lain kita merencanakan haji tinggal 31 hari saja karena kasihan lansia-lansia itu tapi itu kayaknya masih perlu kerja lagi lah," jelas Wamenag.