Nasib Partai Baath Setelah Assad Tumbang dan Suriah Dikuasai Rezim Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Baath, partai penguasa Suriah di era dinasti Assad yang baru runtuh, pada Rabu menyatakan keputusan menangguhkan aktivitasnya hingga waktu yang belum ditentukan.

"Pengurus Partai telah membuat keputusan untuk menangguhkan aktivitas Partai dalam semua bentuk hingga waktu yang belum ditentukan," demikian menurut partai tersebut melalui pernyataan mereka, sebagaimana dilaporkan surat kabar Suriah, Al Watan.

Partai Baath menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat "Setelah mengkaji situasi politik, sosial, dan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional".

Dengan penangguhan tersebut, semua persenjataan dan peralatan milik partai akan diserahkan kepada pihak kepolisian, ucap Partai Baath.

"Semua aset materi akan dialihkan kepada kementerian keuangan di bawah dukungan kementerian kehakiman," demikian pernyataan partai itu.

Partai Baath didirikan di Suriah pada 1946 dan berlandaskan pada ideologi Baathisme yang menggabungkan nilai-nilai sosialisme dengan nasionalisme Arab.

Cabang-cabang partai tersebut kemudian bermunculan di negara-negara Arab, termasuk Lebanon, Yordania, Libya, dan Arab Saudi.

Partai Baath menjadi partai penguasa di Suriah sejak 1963 hingga akhir 2024, sementara Partai Baath memerintah Irak dari pertengahan 1960-an hingga awal 2000-an ketika rezim Saddam Hussein jatuh.

Usai eskalasi pertempuran antara pasukan rezim Assad dengan kelompok oposisi bersenjata meningkat pada akhir November, ibu kota Suriah, Damaskus, takluk terhadap pasukan oposisi Suriah pada Minggu (8/12).

Presiden Bashar Al-Assad kemudian menyatakan mundur setelah bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perang saudara sebelum menerima penawaran suaka dari Rusia, sebagaimana dipastikan oleh pejabat Rusia.

Sementara itu, Mohammed al-Bashir, yang sebelumnya memimpin pemerintahan berbasis Idlib yang dibentuk oleh Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi lainnya, diangkat sebagai perdana menteri sementara pada Selasa (10/12).

Dukung Suriah

Perdana Menteri Irak Muhammad Shia' al-Sudani menegaskan kembali penghormatan negaranya terhadap kedaulatan Suriah.

"Pemerintah Irak menghormati keinginan rakyat Suriah dan menantikan proses politik yang menyeluruh," kata Sudani dalam sebuah pernyataan.

"Ketidakstabilan di penjara-penjara Suriah akan membuat kita menghadapi terorisme," ujarnya, menegaskan perlunya kedua negara bekerja sama dalam isu keamanan.

PM Sudani juga menekankan bahwa Irak telah menyampaikan pandangannya tentang situasi saat ini kepada pemerintahan sementara Suriah, menggarisbawahi pentingnya kerja sama untuk mengamankan perbatasan bersama.

"Kami ingin berkoordinasi dengan Suriah untuk menjaga keamanan perbatasan," katanya.

Mengenai pergerakan pejabat tinggi rezim Suriah yang digulingkan, Sudani mengatakan Maher Assad, seorang jenderal dan adik mantan Presiden Bashar Assad, belum memasuki wilayah Irak.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah yang digulingkan tidak meminta intervensi militer dari Irak selama serangan oleh pasukan anti-rezim awal bulan ini.

Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada 8 Desember.

Peristiwa itu sekaligus mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963 di Suriah.

Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah pejuang Hayat Tahrir al-Sham merebut kota-kota penting dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika