KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Hari Ini, Bakal Ditahan?
Hasto diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Senin (6/1/2024). Hasto bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.
"Benar Sdr HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik, hari ini pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (6/1/2024).
Tapi KPK masih merahasiakan materi yang akan dicecar penyidik terhadap Hasto. Panggilan pemeriksaan tersebut ialah yang pertama kali seusai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto hari ini dibarengi penjadwalan ulang pemeriksaan eks komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Awalnya Wahyu Setiawan dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (2/1/2024) tapi tidak hadir.
Diketahui, penetapan tersangka terhadap Hasto ialah pengembangan dari perkara dugaan suap PAW DPR RI yang melilit eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku. Harun Masiku belum tertangkap meski sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020.
KPK menduga Hasto bersama-sama tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Meski, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.
Adapun caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia memperoleh 44.402 suara dan semestinya berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
Kemudian, Hasto juga pun dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan berbagai cara guna membuat kasus tak tuntas. Salah satunya mendorong Harun merusak ponselnya dan kabur seusai operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2020.
Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. KPK turut melarang bepergian ke luar negeri terhadap eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus petinggi PDIP Yasonna H Laoly.
Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu menyatakan akan taat pada hukum terkait dengan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Hasto mengaku siap menghadapi kasus hukum yang menjeratnya itu dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.
"PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Demi perjuangan terhadap cita-cita dan nilai-nilai yang diperjuangkan, Hasto mengaku siap menghadapi risiko apa pun. Sejak awal, Hasto mengaku sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi ketika mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan.
Di samping itu, dia pun menyinggung terkait dengan sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.Menurut dia, seluruh kader PDI Perjuangan harus menghadapi hal itu.
"Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika