BPJPH 'Gerilya' demi Target 10 Ribu Sertifikat Halal per Hari

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BEKASI -- Indonesia masih perlu memaksimalkan potensi industri halal di dalam negeri. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan.

Mengutip data dari National Statistics BMI-A Fitch Solutions Company, pasar makanan dan minuman halal menunjukkan peningkatan tajam dalam satu dekade terakhir. Itu dipacu antara lain pertumbuhan pesat populasi Muslim global.

Haikal Hassan mengatakan, pasar halal global diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada 2025 atau sekitar Rp 21.115 triliun, melonjak dari 899,9 juta dolar AS pada 2018 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 5,2 persen dalam kurun 2018-2028.

Sayangnya, lanjut Haikal, RI masih kalah dalam aspek memaksimalkan potensi industri halal bila dibandingkan dengan negara-negara lain, semisal China dan India.

"Coba lihat pasar halal tembus 20 ribu triliun (dolar AS). Nomor berapa (peringkat) Indonesia? Nomor delapan. Ini cukup menyedihkan. Sebuah potensi yang hilang," ujar sosok yang akrab disapa Babe Haikal itu dalam acara peresmian As-Syafi'iyah Halal Center di Graha Alawiyah, Kampus 2 Universitas Islam As-syafi'iyah (UIA), Kota Bekasi, Rabu (8/1/2025).

Ia memaparkan, nilai ekspor halal Indonesia baru mencapai 13,38 miliar dolar AS. Padahal, China yang bukan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saja sudah mencapai 31,81 miliar dolar AS. Adapun India sebesar 26 miliar dolar AS, sedangkan Brazil menggondol 20 miliar dolar AS.

Haikal mengatakan, salah satu kelemahan Indonesia ialah belum tertibnya sertifikasi halal. Bila masalah ini dapat diatasi, ia mengaku optimistis nilai ekspor halal RI dapat melampaui China.

Dari 66 juta penggiat usaha di Indonesia, lanjut dia, baru sekira 2,3 juta unit yang mendapat sertifikat halal. Karena itu, BPJPH akan terus "bergerilya" supaya pada Desember 2025 nanti sebanyak 3 juta penggiat usaha dapat tersertifikasi halal.

"Kami akan terus melakukan gerilya dengan menargetkan per hari 10 ribu sertifikat halal. Ada empat model yang kami lakukan. Dan kami sudah laporkan ini kepada Presiden," ujar Haikal.

Keempat langkah yang dimaksud ialah regulasi, kolaborasi, sosialisasi, dan digitalisasi. Terkait regulasi, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

Aspek sosialisasi berkaitan dengan diseminasi informasi secara masif dan persuasif tentang sertifikasi halal kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, BPJPH juga melakukan kolaborasi dengan pelbagai pihak, termasuk media massa.

Aspek digitalisasi memanfaatkan antara lain super apps. Ini dinilai dapat menjadi solusi untuk menggenjot jumlah sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Tanah Air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika