Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Dinilai Rawan Penyelewengan, Begini Penjelasannya
Pemerintah dinilai butuh dukungan pembiayaan untuk MBG.
Dok Republika
Zakat Fitrah (ILustrasi)
Rep: Muhyiddin Red: A.Syalaby Ichsan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Zakat Watch (IZW) menyoroti wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Jika usulan tersebut direalisasikan, lembaga pengawas zakat ini mengkhawatirkan adanya penyelewengan dana dan lemahnya pengawasan.
Koordinator IZW Barman Wahidatan mengatakan, program ini masih belum stabil dan masih tahap awal. "Kami melihat bahwa program MBG saat ini masih dalam tahap awal dan belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat," ujar Barman Wahidatan, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Barman mengatakan, jika dana zakat digunakan untuk Program MBG berpotensi bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran.
"Masalahnya dana zakat itu sudah jelas diatur dalam syariat, ada delapan Ashnaf dan tidak boleh selain itu. Walaupun bisa saja pelajar yang mendapat MBG itu tergolong Asnaf yang berhak tetapi akan sangat rumit saat teknis penyalurannya," ucap Barman.
Dampak dahsyat zakat - (republika)
Selanjutnya, dia juga mempertanyakan siapa yang akan mengawasi penyaluran dana zakat dari lembaga amil zakat (LAZ) dan Baznas yang disalurkan dalam program MBG tersebut.
Dia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada perbaikan tata kelola program MBG agar lebih baik dalam pelaksanaan di lapangannya. Karena, menurut dia, tidak sedikit ditemukan masalah-masalah yang justru itu harus segera diselesaikan oleh Pelaksana MBG di lapangan.
"Kami juga menyarankan agar lembaga amil zakat dan Baznas fokus menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam menyalurkan zakat kepada mustahik yang seharusnya," kata Barman.
Selain itu, IZW berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, LAZ dan Baznas dalam program-program sosial lainnya. "Menurut kami lebih baik lembaga zakat dan Baznas dapat menguatkan program dalam treatment memberikan bantuan makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting atau gizi buruk yang jelas merupakan Asnaf yang berhak menerima zakat," ucap Barman.
"Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik dan tepat sasaran, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik," jelas dia.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
Menurut dia, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah. "Kami percaya masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah,"ujar dia.
"Bagi kami dalam Program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/1/2025), dilansir dari laman resmi DPD.
Di sisi lain, mantan aktivis KNPI itu mengatakan, pihaknya menyadari pemerintah tentu masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Dia pun merasa partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu disiapkan oleh pemerintah.
"Sebagai bangsa yang terkenal dermawan, dukungan pembiayaan terhadap kebudayaan pokok masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyiapkan skema pengumpulan dana hibah, zakat, infaq, dan sedekah tersebut dengan manajemen yang akuntabel dan transparan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika