Setelah Usulan Zakat untuk MBG Tuai Kontroversi, Ketua DPD Usulkan Dana dari Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Sultan B Najamudin akan memberi usulan kepada pemerintah agar uang dari para koruptor agar digunakan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuasaan akan disebut sebagai 'Robin Hood' bagi masyarakat kecil.

"Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri agar digunakan untuk menyukseskan program MBG," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sultan menjelaskan, masyarakat Indonesia hidup di alam demokrasi yang memungkinkan untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka. Namun tentunya dengan tetap memperhatikan koridor sosial dan hak-hak warga negara lainnya.

"Tugas kita sebagai anggota parlemen adalah bersuara. Jika ada yang merasa keberatan atau tidak pas silakan disanggah dengan pendekatan komunikasi publik yang rasional, bukan emosional," kata dia.

Sebagai pimpinan lembaga DPD RI, dia merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program tersebut tidak mengalami hambatan, baik aspek anggaran maupun teknis pelaksanaannya. Selain itu, dia pun sempat melihat ada beberapa pihak yang sebelumnya sudah secara rutin membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah. Dengan begitu, menurut dia, pemerintah juga bisa membuka ruang bagi perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG.

"Sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," kata dia.

Sultan menjelaskan bahwa target penerima manfaat MBG mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran mencapai Rp210 triliun, tiga kali lipat dari yang dianggarkan pemerintah saat ini sebesar Rp71 triliun. "Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong. Usulan ini menuai kontroversi dan kemudian ditolak oleh pihak Istana.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Di samping nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja 'kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program MBG tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan. "Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda. "Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," katanya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun," katanya.

Putranto menekankan dengan adanya alokasi anggaran yang besar dari pemerintah, tidak seharusnya dana zakat dialokasikan untuk Program MBG. "Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika