Nelayan: TNI AL Kirim Ratusan Marinir dari Jakarta Bantu Bongkar Pagar Laut Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Awi salah seorang nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang mengungkapkan ratusan anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat akan turun langsung untuk mencabut pagar laut pada Sabtu (8/1/2025). Ia pun berterima kasih karena mendapatkan respons dan bantuan dari TNI AL.

"Bagus, besok (hari ini) bahkan seluruh nelayan siap melakukan kegiatan pencabutan pagar laut khususnya yang ada di Tanjung Pasir," kata Awi ketika ditemui Republika, Jumat (17/1/2025).

Pihaknya juga mengatakan pimpinan tertinggi TNI AL (KSAL) akan turun langsung ke lapangan untuk ikut mencabut pagar tersebut. "Jadi memang ini adalah bagian dari momentum yang pas seperti gayung bersambut keinginan masyarakat sekarang di-back-up oleh TNI AL apalagi oleh KSAL-nya yang mau turun ikut mencabut di daerah Tanjung Pasir. Kami nelayan sangat bersyukur dan berterima kasih atas responsnya. Ya kita bersyukurlah karena ada yang bantu," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh warga Tanjung Pasir lainnya bernama Maun. Ia mengaku sangat senang karena pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan itu akhirnya dicabut.

"Seneng banget, sangat senang karena memang itu sangat sangat mengganggu kita nelayan khususnya," katanya.

Pihak nelayan mendapat informasi bahwa akan ada 150 pasukan Marinir yang akan diturunkan untuk bersama masyarakat, pada Sabtu (18/1/2025). Maun pun rela membatalkan pesanan sewa perahu untuk memancing demi ikut mencabut pagar laut.

"Iya sebetulnya sudah ada yang mancing Sabtu-Ahad ada yang mancing dari Jakarta ada yang sudah bayar 3 juta rupiah; 2,5 juta rupiah; 2,8 juta rupiah, kami batalkan demi cabut pagar laut. Karena kita dibantu oleh jenderal, kurang lebih 150 pasukan Marinir dari Jakarta," kata Maun.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono menyambut baik rencana masyarakat mencabut pagar laut. “Kalau memang ada informasi tersebut ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” kata Pung di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Pung, pihak yang memasang harus bertanggung jawab mencabutnya. “Semakin cepat itu semakin baik,” imbuh Pung.

Dengan dicabutnya pagar bambu tersebut, ia berharap nelayan tidak terganggu lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menegaskan bahwa memasang pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Apalagi, pagar laut tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang bisa merugikan nelayan dan potensial berdampak buruk pada ekosistem pesisir. Adapun, Kementerian KKP sebelumnya telah melakukan penyegelan pada Kamis (9/1/2025) untuk meminta pihak yang bertanggung memasang pagar laut, segera membongkar pagar laut sepanjang 30 kilometer dalam waktu 20 hari.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pun telah mendesak pemerintah segera membongkar keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Walhi menilai keberadaan pagar laut itu telah merugikan nelayan dan merusak ekosistem lingkungan setempat.

"Jangan berlama-lama segera hancurkan pagarnya," kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna di Tangerang, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, bila adanya pagar laut sebagai zonasi kelautan tidak dibenarkan, karena, wilayah laut maupun pesisir merupakan akses bersama. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah dapat segera membongkar pagar laut tersebut dan mencari pelaku dan mengenakan sanksi pidana.

"Kalau reklamasi bekas tambang, kami sangat mendukung karena sekarang ini sangat banyak lubang bekas tambang tapi dibiarkan terbuka tidak direklamasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika