KKP Masih Temui Jalan Buntu, Nelayan yang Ngaku Bangun Pagar Laut Ternyata Hanya Jubir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sempat dicecar oleh beberapa anggota dewan tentang siapa dalang di balik pagar laut dari hasil pemeriksaannya. Namun, hingga kini Trenggono mengaku tak tahu menahu.

Dari pantauan Republika,  tampak ekspresi kecewa sejumlah anggota dewan ketika mendengar jawaban Trenggono.

Di salah satu momen Politisi PDIP Alexander Indra Lukman sempat bertanya dan menegaskan kembali apakah KKP sudah berhasil mengungkapkan siapa dalang di balik pagar laut?

“Saya ingin mempertegas, berarti kementerian belum bisa mengungkapkan pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini?, belum ya?” kata Alex, Kamis (23/1/2025).

Ia pun lanjut bertanya apakah KKP telah bekerja sama atau belum dengan kepolisian untuk mengusut tuntas pagar laut Tangerang.

Menanggapi hal tersebut, Trenggono mengatakan hingga kini pemeriksaan masih dilangsungkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono.

“Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP,” katanya.

Setelah itu, Pung pun menjelaskan bahwa ia telah memanggil sejumlah nelayan untuk dimintai keterangan. Namun, ia mendapatkan jawaban ambigu dari nelayan yang mengaku mempunyai pagar laut itu.

“Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin di medsos itu nelayan yang mengaku sebagai pemilik, kami lakukan pemerintah atau klarifikasi kita panggil,” katanya.

“Mereka ketika diklarifikasi hanya menyampaikan 'kami hanya juru bicara nelayan bukan penanggung jawab' padahal di situ bilang penanggung jawab makanya kami panggil karena penanggung jawab. Jadi kami harus mencari lagi ini,” katanya mengakhiri.

Sebelumnya salah satu pihak yang mengaku tahu soal pagar laut adalah Jaringan Rakyat Nusantara (JRP).  Koordinator JRP, Sandi Martapraja di Tangerang, Sabtu mengatakan jika pagar laut yang kini ramai diperbincangkan di publik adalah tanggul yang dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya.

"Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi," katanya.

Menurutnya, tanggul laut dengan struktur fisik yang memiliki fungsi cukup penting dalam menahan terjadinya potensi bencana seperti abrasi. Pertama, mengurangi dampak gelombang besar, melindungi wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur.

"Kedua, mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. Kemudian mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami," ucapnya.

Ia mengungkapkan, bila kondisi tanggul laut yang baik, maka area sekitar pagar bambu dan di sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Dan ini memberikan peluang ekonomi baru dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

"Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Tanggul-tanggul ini dibangun oleh inisiatif masyarakat setempat yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan," ungkapnya

Fakta mengejutkan

Namun ada fakta mengejutkan dari pengakuan Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), Sandi Martha Praja. Sosok yang lantang menyuarakan pagar laut sebagai pencegahan abrasi dan swadaya nelayan itu ternyata sudah di drop out (DO) atau dikeluarkan dari kampusnya sejak 2021.

Sandi sendiri sempat mengeklaim bahwa ia adalah salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Ia masuk pada 2016 dan di DO dari kampusnya pada 2021. Pihak kampus pun membenarkan bahwa yang bersangkutan memang pernah memegang status sebagai mahasiswa UMT.

"Menanggapi hal tersebut Kampus UMT membenarkan Saudara Shandy sudah tidak menjadi mahasiswa UMT sejak Tahun 2021," kata Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) UMT, Agus Kristian ujarnya saat dihubungi awak media, Selasa, (21/1/2025).

Pihaknya menjelaskan jika Sandi merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)."Seperti yang tercatat di data kami dia kuliah ilmu pemerintahan di FISIP UMT," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika