Bulog Dapat Tambahan Dana Rp 16,6 Triliun Dari APBN untuk Serap Gabah Petani

Bulog ditugaskan menyerap gabah setara beras sebanyak 3 juta ton.

ANTARA FOTO/Arnas Padda
Foto udara operator mengoperasikan mesin pertanian untuk memanen padi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Ahad (7/4/2024). Bulog ditugaskan menyerap gabah setara beras, sebanyak 3 juta ton.
Rep: Frederikus Dominggus Bata   Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mendapatkan tambahan dana Rp 16,6 triliun untuk melakukan aksi penyerapan gabah setara beras dalam beberapa bulan ke depan. BUMN tersebut ditugaskan melakukan penyerapan sebesar 3 juta ton.

Baca Juga


Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono menerangkan jika mendengar dari Wakil Menteri Keuangan, pendanaan ini disebut investasi pemerintah. Semuanya masih harus diproses. Ia belum bisa menjelaskan secara terperinci bagaimana detailnya.

"Mau dibahas dulu artinya ada surat menyuratlah. Saya tidak tau (Sumber dana dari SMF atau Bank), yang pasti APBN," ujar Wahyu setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas dengan berbagai stakeholder pangan, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Total, dana Bulog untuk penyerapan sekitar Rp 39,6 triliun. Data ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. "Keuangannya sudah tidak ada masalah, uang Bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan. Jadi sudah ada Rp 39 triliun, bisa untuk membeli beras 3 juta ton pada bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya," kata Zulhas.

Selama periode beberapa bulan ke depan, Bulog ditugaskan menyerap gabah setara beras, sebanyak 3 juta ton. Menurut Menko Pangan, pendanaan dalam jumlah besar bisa membantu BUMN tersebut. Sehingga segala proses di lapangan, berjalan lancar.

"Jadi tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah," ujar Zulhas.

Selama ini, yang menjadi titik perdebatan, seputar rafaksi HPP. Bulog menyerap gabah disesuikan dengan kualitas komoditas tersebut. Sehingga ada potongan harga. Kini NFA sudah menghapus aturan itu. Semuanya menjadi Rp 6.500.

Zulhas memahami tantangan berikutnya, perihal aksi penyerapan di lapangan. Ini pekerjaan besar. Bulog tidak bisa sendiri. Ia mendorong sejumlah kalangan lainnya untuk membantu mengawasi, sehingga tidak ada permainan harga.

"Oleh karena itu, ini tolong teman-teman media juga disampaikan, perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa-desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan," tutur Menko Pangan.

Juga dengan TNI Polri, karena di desa itu, jelas Zulhas, ada Babinsa, ada Binmas. Dua elemen itu juga bisa membantu, agar bulog bisa melakukan penyerapan gabah setara beras, sekurang-kurangnya 3 juta ton, dalam periode yang ditentukan.

Mengenai gudang penyimpanan, Bulog tentunya memiliki sendiri dengan kapasitas 3,2 juta ton. Lalu dari Kementerian Perdagangan dengan sistem resi gudang, 158 ribu ton. Lalu gudang mitra, 266 ribu ton, ditambah dari TNI 135 ribu ton, juga swasta lainnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler