Perintah Panglima TNI terkait Rekrutmen Prajurit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para jajarannya tidak ikut campur atau cawe cawe dalam proses penerimaan anggota TNI, terutama bagi yang ingin berusaha memasukkan anaknya sendiri.

"Kita biarkan saja anak kita itu berjalan sesuai dengan kriterianya. Jangan kita orang tua ikut cawe-cawe," kata Agus saat memberikan kata sambutan dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Menurut Agus, siapapun yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI melalui jalur Tamtama, Bintara dan Akademi harus memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi tes seleksi.

Jika rangkaian tes tersebut diabaikan dan lebih memilih campur tangan pihak tertentu, Agus yakin anggota TNI tersebut tidak akan memiliki karir yang cemerlang.

"Nanti dia tidak akan jadi apa-apa pak. Kalau mau dijadikan taruna saja bisa. Oh jadi letnan, kita semua senang tuh anak kita letnan tapi feelnya tidak ada," kata Agus.

Agus melanjutkan, para perwira juga tidak perlu memaksakan anaknya untuk masuk ke dalam satuan yang sama dengan orang tuanya.

Penentuan satuan, lanjut dia, haruslah sesuai dengan hasil tes psikologi masing-masing anak. Dengan demikian, para calon tentara dapat masuk ke satuan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan.

"Tidak ada anak yang (orang tuanya) Angkatan Darat, ia masuk ke Angkatan Darat, sekarang tidak ada. Bahkan ada (orang tuanya) polisi, anaknya masuk Angkatan Darat, orang tua Angkatan Darat anaknya masuk Angkatan Udara ya sesuaikan dengan psikologinya," kata Agus.

Dengan sistem penerimaan yang transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Agus yakin TNI akan memiliki prajurit yang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terbaik

Apresiasi mensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons positif inisiasi dari Panglima TNI yang siap merekrut kelompok penyandang disabilitas untuk menjadi tentara.

"Ya luar biasa, kami berterima kasih ya, kepada Panglima TNI yang juga membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas," katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Mensos menilai bahwa inisiasi tersebut adalah sebuah kemajuan yang patut diapresiasi karena semakin banyak instansi, khususnya dalam bidang kemiliteran menaruh kepedulian kepada para penyandang disabilitas, diketahui sebelumnya institusi Polri juga sudah melakukan hal serupa.

Penyerapan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja itu adalah amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Ia menjelaskan bahwa UU tersebut menegaskan instansi pemerintah mempunyai kuota 2 persen dari jumlah pegawainya untuk penyandang disabilitas, dan instansi swasta kuotanya sebanyak 1 persen dari jumlah seluruh pegawainya.

Dengan demikian, Yusuf berharap kebijakan dari Panglima TNI tersebut juga bisa diikuti oleh para pimpinan instansi lainnya sehingga penyandang disabilitas bisa memperoleh kesetaraan, kemandirian hidup yang lebih layak di masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total populasi penduduk.

"Oleh karena itu perlu dicontoh instansi lain supaya memberikan kesempatan kepada pada penyandang disabilitas," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya akan membentuk pokja untuk mengevaluasi kebutuhan sehingga bisa merekrut penyandang disabilitas. Dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Jakarta, Jumat siang, Panglima mengungkapkan hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tugas pokok dan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara lewat TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika