Prabowo Blokir Anggaran, IKN Terancam Mangkrak?
Prabowo akan lebih mendahulukan program prioritas yang menjadi janji kampanyenya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan mengkraknya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan hal yang mengejutkan. Huda mengaku telah memprediksi hal tersebut sejak tiga tahun lalu.
"Mangkraknya IKN akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Sejak awal, Huda menyampaikan IKN membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi tanggungan APBN pemerintahan berikutnya. Huda mengatakan Prabowo mendapatkan beban besar IKN dari Jokowi.
"Ruang fiskal pemerintahan (Prabowo) jadi sangat sempit. Padahal pemerintahan (Prabowo) butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya," lanjut Huda.
Huda memahami keputusan Prabowo menahan anggaran IKN. Pasalnya, lanjut Huda, Prabowo akan lebih mendahulukan program prioritas yang selama ini menjadi janji kampanye terhadap rakyat yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Prabowo butuh untuk menambah dana program MBG. Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo," ucap Huda.
Huda menilai keputusan Prabowo konsisten dalam menahan anggaran IKN merupakan hal yang tepat. Huda menyebut alokasi anggaran IKN justru kian membebani pemerintahan Prabowo dalam menunaikan sejumlah program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pasti nanti akan ada yang bilang, jika dihentikan, kerugiannya besar. Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrean investor mau masuk, tapi semuanya bohong," kata Huda.
Anggaran diblokir
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU tengah diblokir. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025) lalu.
Dody mengatakan, saat ini berupaya menyelesaikan persoalan anggaran yang tengah diblokir. Dody menjelaskan anggaran Kementerian PU saat ini dalam status blokir. Dody berharap setelah mendapat persetujuan dari DPR, proses pembukaan blokir anggaran bisa segera dilakukan.
"Kementerian PU itu kan anggarannya diblokir semua, jadi harapan kami ini disetujui. Setelah disetujui, kan ada surat khusus tuh untuk membuka blokir," ujar Dody saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta.
Dody berharap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana meskipun ada penyesuaian anggaran. Dody mengaku tidak terlalu memusingkan pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.
Pembangunan fisik IKN hampir 90 persen
Meski kini menghadapi tantangan pemblokiran anggaran, namun Dody mengatakan pembangunan IKN pada 2024 telah berjalan cukup progresif. "Dukungan infrastruktur dasar IKN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Hingga 31 Desember 2024, progres fisik IKN telah mencapai 87,9 persen," ujar Dody.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp 40,29 triliun meliputi sejumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp 1,46 triliun, bina marga sebesar Rp 18,32 triliun, cipta karya dengan Rp 12,09 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,43 triliun.
Dody memerinci dukungan infrastruktur dasar IKN dari sektor sumber daya air mencakup Pengendalian Banjir DAS Sanggal 1A Lanjutan (KIPP), Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, Pengendalian Banjir Sungai Sanggal, Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin, Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.
"Untuk bina marga terkait pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik), jalan tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1," lanjut Dody.
Selain itu, sambung Dody, bina marga juga mengerjakan pembangunan bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), jalan tol Seksi 1 Balikpapan-Sepinggan Tol Balsam, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, dan jalan akses bandara VVIP. Sedangkan untuk cipta karya, Kementerian PU melaksanakan pembangunan IPA dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya, IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, hingga Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP tahap satu.
"Kemudian, bangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan, gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Korvet Kementerian PUPR, dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan III," ucap Dody.
Dody menyampaikan Kementerian PU juga melakukan optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK Tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN, dan Hunian Modular TNI.
Anggaran belum dibuka
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurut Hasan, anggaran diblokir itu merupakan hal biasa.
"Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," kata Hasan kepada wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Hasan pun menegaskan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam jangka lima tahun ke depan sudah disiapkan. "Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan," kata Hasan.
Menurut dia, Otorita IKN saat ini fokus terhadap penyelesaian pembangunan kawasan inti IKN. "Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," ucap Hasan.
Dia pun memastikan, pemerintahan Prabowo bakal meneruskan pembangunan IKN. Hal itu ditandai dengan rapat pembahasan progres IKN yang diikuti Presiden Prabowo, Menko AHY, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan Menteri PU Dody di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.
"Masih jalan kan, itu kan Rp 48 triliun dalam lima tahun kan nggak kecil. Kan IKN jalan terus itu, komitmennya kan ada kan. Baru beberapa hari lalu kok, teman-teman juga meliput kan. Ada Menko Infra, Menteri PU, Kepala Otorita," kata Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika