Anggota Dewan Syura Saudi Ejek Trump, Pindahkan Warga Israel ke Alaska

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Seorang anggota Dewan Syura Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, mengejek usulan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. Ia malah mengusulkan agar Presiden AS Donald Trump menempatkan warga Israel di Alaska dan kemudian di Greenland 'setelah mencaploknya.'

Dalam surat kabar Saudi Okaz pada Jumat, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa keputusan yang disampaikan oleh Trump gegabah dan mengabaikan dialog.

Ia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.

Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan, kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya. Hal itu merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih."

"Kaum Zionis dan para pendukungnya harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan mampu memikat para pemimpin dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap dan tekanan politik palsu," tulisnya menekankan.

Dewan Syura Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan. Namun dewan itu tidak memiliki kewenangan legislatif. Anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.

Seruan Israel untuk negara Palestina di Arab Saudi

Pada Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. "Mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu. 

Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju negara Palestina.

Pejabat Palestina dan Mesir mengecam usulan Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. Mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan itu sebagai rasis dan antiperdamaian, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.

Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional. Ia menekankan, negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina.

Mesir juga mengecam komentar itu sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Saudi dan hukum internasional serta Piagam PBB.

Arab Saudi telah berulang kali menyatakan bahwa normalisasi dengan Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika