Indonesia tak Gabung Hague Group untuk Bela Palestina, Ini Saran Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hubungan Internasional Universitas Moestopo (Beragama), Ryantori menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Sembilan negara lainnya di The Hague Group untuk mengawasi setiap pelanggaran internasional yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Sembilan negara yang sudah bergabung di dalam aliansi tersebut adalah Afrika Selatan, Belize, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras, dan Malaysia.

Di tengah kondisi Israel yang semakin jatuh citra moralnya secara global dan semakin menguatnya dukungan terhadap Palestina baik dari aspek hukum internasional maupun dari aspek dukungan moral, menurut Ryantori seharusnya pemerintah Indonesia bergabung dengan The Hague Group.

"Indonesia seharusnya mengambil momentum ini untuk semakin intens menunjukkan posisinya sebagai pendukung kemerdekaan Palestina garda terdepan," ujar Ryantori saat dihubungi Republika pada Selasa (11/2/2025).

Menurut dia, keberadaan The Hague Group bisa menjadi modal tambahan bagi perjuangan rakyat Palestina. "Dan ini juga menjadi media tambahan bagi Indonesia untuk semakin tajam membantu perjuangan mereka," ucap Wakil Rektor Universitas Moestopo ini.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, The Hague Group dibentuk oleh negara-negara yang bertujuan mengoordinasikan langkah-langkah hukum, diplomatik, dan ekonomi terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel terhadap Palestina selama ini.

Ryantori mengatakan, dari internal Palestina, setidaknya diwakili oleh Hamas, telah menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk turut berjuang bersama The Hague Group atas nama kemanusiaan yang telah diabaikan oleh Zionis Israel di Palestina.

"Ini untuk memulihkan kredibilitas hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh prinsip-prinsip perang genosida Israel," kata dia.

Indonesia sendiri sejauh ini belum memutuskan untuk bergabung dengan The Hague Group. Dari pihak pemerintah, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, menjelaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Selain itu, The Hague Group diinisiasi oleh NGO internasional yang rentan intervensi.

"Di pihak lain, dari sisi legislatif, dorongan agar Indonesia ikut serta di dalam The Hague Group cukup mengemuka. Ditambah, pernyataan senada dari Lembaga MPR," jelas Ryantori.

Ikuti Whatsapp Channel Republika